Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Bangladesh: Rohingya Milik Myanmar

Selasa 12 September 2017 18:36 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Winda Destiana Putri

Bocah Rohingya mencari air minum di pengungsian di Ukhiya, Cox Bazaar, Bangladesh

Bocah Rohingya mencari air minum di pengungsian di Ukhiya, Cox Bazaar, Bangladesh

Foto: Amir Abdullah/EPA

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mendesak Myanmar untuk menarik dan memukimkan kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya di negaranya. Menurutnya, Myanmar sudah sepatutnya melihat kondisi pengungsi dengan perspektif kemanusiaan.

"Pesan pribadi saya sangat jelas, bahwa mereka (Myanmar) mempertimbangkan situasi ini dengan mata kemanusiaan. Karena orang-orang ini, anak-anak, perempuan, mereka menderita. Mereka adalah milik Myanmar," kata Hasina ketika mengunjungi sebuah kamp pengungsi di zona perbatasan Bangladesh, seperti dilaporkan laman BBC, Selasa (12/9).

Ia pun mengaku heran mengapa pemerintah Myanmar seolah menyangkal eksistensi etnis Rohingya. "Ratusan tahun mereka tinggal di sana. Bagaimana mereka bisa menyangkal bahwa mereka (Rohingya) bukan warganya?," ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Bangladesh siap untuk menampung sementara ratusan ribu pengungsi Rohingya yang telah menjadi korban kekerasan militer Myanmar. Perlindungan dan penampungan akan diberikan hingga Myanmar siap memukimkan kembali etnis Rohingya di negaranya.

Sejak kekerasan meletus di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus, sekitar 370 ribu etnis Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh. Kondisi mereka dilaporkan sangat memprihatinkan dan sebagian di antaranya bahkan menderita luka tembak.

Hal ini memicu reaksi dan kecaman keras dunia internasional. Mereka mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) juga mendesak pasukan keamanan keamanan Myanmar untuk menghormati peraturan hukum dan menghentikan kekerasan, termasuk mengakhiri relokasi warga sipil dari semua komunitas.

Kementerian Luar Negeri Myanmar sendiri telah merespons seruan dunia internasional. Mereka mengklaim telah memerintahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan semua pengekangan dalam rangka memulihkan stabilitas di negara bagian Rakhine.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES