Selasa , 12 September 2017, 02:50 WIB

Suu Kyi Dinilai Terbawa Permainan Politik Lokal

Rep: Kabul Astuti/ Red: Dwi Murdaningsih
EPA/Nicolas Asfouri
Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut di Rohingya sampai hari ini menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyi mulai terbawa dengan permainan politik dari kekuatan militer dan kekuatan politik lokal. Suu Kyi tidak mampu mengontrol kekuatan militer dan politik domestik di Arakan State.

 Meski Suu Kyi menang mutlak di Myanmar, Mahfudz menjelaskan, di Rakhine State partai mayoritasnya bukan partai Suu Kyi. Pemegang suara mayoritas di Arakan adalah De Arakan National Party.
 
"De Arakan National Party ini adalah partai yang beraliran etnosentris yang mengedepankan betul supermasi Burnis asli, the original of burnist," kata Mahfudz dalam diskusi 'Rohingya Update' Kaukus HAM Asean di Gedung DPR RI, Senin (11/9).
 
Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, Burnis asli menurut ideologi De Arakan National Party mengharuskan dua syarat. Yang pertama, orang yang lahir dari orang tua Burma. Yang kedua, beragama Buddha. Partai ini adalah partai mayoritas di Arakan State.
 
Menurut Mahfudz, partai ini lah yang berkolaborasi sangat intens dengan militer dan sejumlah kelompok pendeta Buddha yang radikal. Partai ini mempunyai paham etnosentris sangat kuat, dan tidak ingin adanya penyelesaian tuntas dengan isu Rohingya. Mereka juga tidak setuju etnis Rohingya diakui sebagai nasional etnik dan mendapatkan kewarganegaraan.
 
Mahfudz lantas mempertanyakan posisi politik Suu Kyi untuk mengimplementasikan rekomendasi dari komisi penasehat yang dipimpin Kofi Annan. "Kalau kita lihat pada skala domestik politiknya di Rakhine State ternyata union statenya, atau pemerintah pusatnya termasuk Suu Kyi sendiri dia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah ini," kata politkus PKS ini.
 
Terlepas dari kritik kepada Suu Kyi, Mahfudz menilai semua pihak harus punya konsen yang sama, termasuk berbagai negara dan lembaga multilateral, untuk mendorong Suu Kyi mengimplementasikan rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State.
 
"Transisi yang macet ini kuncinya ada di Suu Kyi. Jadi terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangannya kita punya obligasi membantu dan mendorong Suu Kyi bagaimana bisa menjalankan transisi dan juga menjalankan rekomendasi itu," kata dia.