Ahad , 10 September 2017, 20:35 WIB

Jepang Dukung AS Beri Sanksi Batasi Pasokan Minyak Korut

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Nur Aini
EPA / KCNA
Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.
Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera menyatakan dukungannya terhadap AS untuk memberikan sanksi pembatasan pasokan minyak ke Korea Utara. Dia memperingatkan, kemajuan rezim Korut dalam teknologi rudal telah menyulitkan Jepang.

"Situasi keamanan Jepang semakin parah. Mungkin ini adalah keadaan paling serius dalam periode pasca perang," kata Onodera, dikutip Bloomberg.

AS telah mengeluarkan rancangan resolusi yang akan melarang pengiriman minyak mentah, melarang ekspor tekstil, dan melarang negara lain untuk mempekerjakan pekerja warganya di Korut. Rancangan resolusi yang juga menyerukan pembekuan aset Kim Jong-un itu telah dikirim ke 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

"Jika minyak untuk Korea Utara, yang sebagian besar berasal dari Cina, dapat berkurang melalui tekanan masyarakat internasional, akan sulit bagi Korea Utara untuk mengoperasikan rudalnya," tambah dia.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi baru karena Korut semakin mungkin menyerang AS dengan senjata nuklir. Cina dan Rusia, yang dapat memveto sanksi PBB itu, telah menyatakan keraguannya bahwa sanksi keras akan menghentikan program nuklir Korut dan membawa perundingan damai.

Onodera juga meminta semua anggota parlemen Jepang menyetujui anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal depan. Pelacakan rudal Korut semakin sulit karena meningkatnya penggunaan peluncur dan kapal selam, serta bahan bakar padat.

Jepang berencana untuk mengadopsi sistem pertahanan rudal Aegis Ashore Lockheed Martin Corp. untuk melengkapi kapal-kapal Aegis mereka. "Jika Jepang bisa dilindungi dengan baik seperti itu, kita harus mengadopsi sistem semacam itu sesegera mungkin," kata Onodera.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada media Jerman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, akan kesiapannya jika diminta berpartisipasi dalam inisiatif diplomatik untuk mengakhiri program nuklir Korut. Jerman juga mengambil bagian bersama lima negara lainnya yang memiliki hak veto PBB dalam negosiasi untuk mengendalikan program nuklir Iran.

Korut meledakkan bom nuklir keenam dan paling kuat pada Ahad (3/9) lalu. Korea Selatan telah mendeteksi pergerakan yang mengindikasikan Korut segera meluncurkan rudal balistik antarbenua lainnya.