Kamis , 06 April 2017, 09:18 WIB

Aung San Suu Kyi: Tidak Ada Pembersihan Etnis Rohingya

Rep: Puti Almas/ Red: Esthi Maharani
AP / Koji Sasahara
Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Aktivis pro demokrasi Myanmar yang juga menjabat sebagai penasihat negara Aung San Suu Kyi membantah telah terjadi pembersihan etnis terhadap Rohingya. Dalam sebuah wawancara khusus, ia mengakui ada masalah yang harus diselesaikan di Rakhine, negara bagian yang menjadi tempat tinggal etnis minoritas tersebut.

Namun, peraih nobel perdamaian itu menolak anggapan bahwa Pemerintah Myanmar melakukan salah satu kejahatan kemanusiaan tersebut. Suu Kyi mengatakan telah terjadi permusuhan yang begitu kuat di Rakhine, namun itu tidak didasari oleh tindakan pihak berwenang.

"Saya tidak berpikir ada pembersihan etnis yang terjadi dan ini istilah yang tak seharusnya digunakan. Ada banyak permusuhan, bahkan termasuk mereka membunuh sesamanya," ujar Suu Kyi kepada BBC, Rabu (5/4).

Ia menuturukan bahwa pembunuhan sesama itu adalah antara Rohingya. Selama ini, terdapat anggapan bahwa etnis minoritas yang hampir seluruhnya Muslim itu didiskiriminasi oleh Pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Budhha.

PBB sempat mengumumkan sebuah penyelidikan yang dilakukan menunjukkan bukti bahwa militer Myanmar melakukan kekerasan yang menargetkan Rohingya di Rakhine. Bahkan, mereka juga melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil, termasuk pemerkosaan perempuan.

Suu Kyi mengatakan tidak mengetahui apa yang menyebabkan kekerasan pada Oktober 2016 lalu terjadi. Namun, ia mengatakan pemerintah negaranya telah berupaya menegosiasikan perdamaian dengan kelompok pemberontak di Rakhine.

Perempuan berusia 71 tahun itu juga mengatakan tidak satupun pasukan militer yang diizinkan berbuat sewenang-wenang. Suu Kyi membantah berbagai pelanggaran yang disebut sebagai kekejaman pemerintah terhadap warga Rohingya terjadi.

"Mereka tidak bebas untuk melakukan pemerkosaan, penjarahan, penyiksaan, dan apapun yang disebut. Namun, pasukan militer diizinkan untuk berjuang mempertahankan keamanan di Rakhine," kata Suu Kyi menambahkan.

Ia selama ini juga berada di bawah tekanan internasional karena dianggap tidak melakukan tindakan berarti dalam konflik di Rakhine. Suu Kyi juga disebut membiarkan kekejaman terhadap Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Myanmar.

"Saya tidak dibilang berbuat apapun karena banyak dari mereka yang ingin saya mengecam salah satu pihak dalam konflik ini," jelas Suu Kyi.