Minggu, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

Minggu, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

Kota Madrid Berlakukan Kebijakan Ganjil-Genap

Kamis 29 Desember 2016 13:49 WIB

Rep: Crystal Liestia Purnama/ Red: Dwi Murdaningsih

Polusi akibat kendaraan bermotor. Ilustrasi

Polusi akibat kendaraan bermotor. Ilustrasi

Foto: Beijing News

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Kota Madrid, Spanyol mulai memberlakukan kebijakan ganjil-genap untuk mengurangi polusi di kota tersebut. Kebijakan itu pertama kalinya diberlakukan di Spanyol. Pembatasan akan beroperasi pada pukul 06.30-09.00 waktu Madrid dan akan dievaluasi kembali setiap hari tergantung pada tingkat polusi.

"Kendaraan dengan pelat nomor genap diperbolehkan beroperasi pada tanggal genap, dan yang ganjil juga hanya boleh beroperasi pada tanggal ganjil," kata seorang anggota parlemen Kota Madrid, Kamis (29/12).

The Guardian pada Kamis (29/12), mengabarkan, kebijakan itu akan diukur selama beberapa hari ke depan. Jika dalam waktu setidaknya dua hari kadar nitrogen dioksida berbahaya masih berada di level di atas 200 mikrogram per meter kubik, maka kemungkinan kebijakan itu dianggap kurang berpengaruh dan akan dicabut.

Pembatasan tersebut tidak berlaku bagi sepeda kumbang, mobil hibrida, mobil yang membawa penumpang lebih dari tiga orang, atau kendaraan yang dikendarai oleh orang difabel. Pengecualian itu juga berlaku pada bus, taksi dan kendaraan-kendaraan darurat.

"Ini bukan tentang pembatasan lalu lintas tetapi tentang isu penting untuk kesehatan masyarakat. Banyak orang menderita masalah pernapasan dan ini dipengaruhi oleh polusi," kata Wakil Wali Kota Madrid Marta Higueras.

Madrid berpenduduk sekitar 3,2 juta jiwa, dengan total kendaraan 1,8 juta unit. Penduduk Madrid sering menderita akibat polusi udara itu. Kebijakan ini merupakan tindakan tingkat ketiga untuk mengatasi polusi. Sementara tingkat keempatnya melarang taksi dari kota, kecuali menggunakan kendaraan hibrida.

Juru bicara Partai Populer di parlemen Madrid, Íñigo Henriquez de Luna, kurang sepakat dengan kebijakan tersebut. "Pihak berwenang harus berbuat lebih banyak untuk mendorong warga untuk membatasi penggunaan mobil daripada menghukum mereka," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES