REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Jumat (15/3), menolak upaya Prancis-Inggris untuk membuat UE mencabut embargo senjata agar mereka bisa mengalirkan persenjataan bagi para pemberontak Suriah.
UE menganggap pencabutan embargo bisa menyulut perlombaan senjata serta memperburuk kondisi yang tidak stabil di Suriah. Prancis dan Inggris mendapat sedikit dukungan atas proposal yang mereka ajukan pada pertemuan tingkat tinggi di Brussel, kata para diplomat. Para menteri luar negeri UE akan mempertimbangkan kembali masalah itu pekan depan.
Presiden Prancis, Francois Hollande, yang didukung oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron, menekankan pentingnya embargo dicabut, dengan mengatakan bahwa Eropa bisa dianggap membiarkan rakyat Suriah dibantai. Negara-negara Barat sebagian besar mengikuti konflik di Suriah yang telah berlangsung dua tahun ini.
Kanselir Jerman Angela Merkel, yang merupakan penentang utama dalam hal pencabutan embargo senjata, mengatakan ada bahaya yang mengancam bahwa sekutu Assad, yaitu Rusia dan Iran, mungkin meningkatkan aliran persediaan persenjataan bagi pemerintah Suriah. Hal itu, kata dia seperti dilansir dari AFP, Sabtu (16/), bisa terjadi jika UE mencabut embargo.
Hanya karena Inggris dan Prancis saat ini menginginkan larangan itu dicabut, tidak berarti 25 negara anggota UE lainnya harus mengikuti keinginan itu, kata Merkel dalam jumpa pers di Brussels.
Berita Lainnya
