REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Pemerintah Suriah telah mengecam pembicaraan baru Inggris dan Prancis yang bertujuan mempersenjatai gerilyawan. Suriah menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip hukum internasional.
Sementara, Rusia memperingatkan tindakan semacam itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kelompok gerilyawan fanatik.
Di dalam pernyataan singkat yang disiarkan pada Kamis (14/3), media resmi Suriah mengatakan pernyataan Inggris dan Prancis untuk mempersenjatai gerilyawan telah masuk dalam kerangka keterlibatan terang-terangan negara Eropa, Turki dan Teluk dalam krisis Suriah.
Mereka secara terbuka berbicara mengenai pengiriman uang dan senjata buat kelompok teror yang melakukan penculikan dan pembunuhan serta mengincar prasarana Suriah.
Pernyataan Suriah itu dikeluarkan saat Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, mengatakan Paris dan London akan mempersenjatai oposisi Suriah sekalipun Uni Eropa menolak memberinya persetujuan. Dalam satu wawancara dengan radio lokal France Info, Fabius mengatakan kedua negara tersebut akan menyeru mitra Eropa mereka agar mempercepat pencabutan embargo senjata atas Suriah.
Embargo senjata adalah bagian dari paket sanksi Uni Eropa terhadap Suriah. Organsasi regional tersebut dijadwalkan mengkaji embargo itu pada penghujung Mei.
''Masalah persenjataan telah menimbulkan kekhawatiran dan keraguan dari penganjur hak asasi manusia serta negara lain internasional seperti Rusia,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.
Kementerian Luar Negeri di Moskow menanggapi usul Inggris dan Prancis tersebut dengan pernyataan pelaku teror akan menjadi penerima akhir pengiriman senjata yang dimaksudkan buat oposisi Suriah.
Berita Lainnya
