REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT -- Pemerintah Jerman meminta perbankan setempat untuk membuka transaksi keuangan dengan perbankan Iran. Pembukaan transaksi itu untuk mengurangi pembatasan pada penjualan obat-obatan yang dibutuhkan Iran.
Kementerian Luar Negeri Jerman meminta perbankan setempat untuk berhenti memblokir transaksi dengan bank Iran untuk penjualan obat-obatan. Surat dari kementrian tersebut telah dikirim diplomat, Emily Haber kepda ketua asosiasi perbankan Jerman atau Federal Association of German Cooperative Banks (BVR), Uwe Frohlich.
Surat tersebut meminta bank untuk meninjau bagaimana mereka dapat memfasilitasi transaksi antara Jerman dan Iran untuk tujuan kemanusiaan. "Beberapa bank Jerman menolak untuk memroses transaksi ini dengan mengacu pada situasi politik dan sanksi Uni Eropa, " tulis Haber seperti dikutip Press Tv, Senin (3/12).
Otoritas Kesehatan Iran mengatakan sanksi ilegal baru-baru ini diberikan AS dan Uni Eropa. Hal itu membuat akses untuk mendapatkan obat-obatan untuk mengobati beberapa penyakit tertutup.
Seorang ahli bedah transplantasi mengatakan, sanksi AS terhadap Iran menyebabkan negara tersebut kekurangan obat dan mengancam banyak pasien. Jutaan pasien yang menderita penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, hemofilia, talasemia, dan leukemia harus menanggung akibat dari sanksi tersebut.
Sanksi dari AS tersebut diberikan berdasarkan alasan yang tidak berdasar. Proyek energi nulklir Iran dinilai merupakan proyek pemusnah masal dengan sasaran nonsipil. Padahal, Iran telah menandantangani kesepakatan bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Selain itu, IAEA juga telah melakukan inspeksi dan tidak pernah menemukan bukti yang menunjukkan proyek nuklir Iran dialihkan untuk tujuan militer.
