Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

PBB Diimbau Cegah Penistaan Agama Lewat Hukum

Minggu, 16 September 2012, 02:30 WIB
Komentar : 2
Warga Mesir melakukan protes di luar Kedubes AS terkait film anti-Islam
Warga Mesir melakukan protes di luar Kedubes AS terkait film anti-Islam

REPUBLIKA.CO.ID, Syeikh Agung Al Azhar, Ahmed Al Tayeb mengutuk keras film penistaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya penistaan semacam itu akan berlanjut di masa mendatang jika tidak ada hukum internasional yang dibuat untuk mencegahnya. 

"Penistaan terhadap agama oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan terus berlanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, PBB hendaknya mewujudkan suatu hukum internasional untuk mencegah penistaan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing umat," kata Syeikh Tayeb kepada wartawan, Sabtu (15/9).

Pernyataan Al Tayeb dilontarkan terkait peredaran trailer film "Innocence Muslim", yang menyulut kemarahan umat Muslim di seluruh dunia. Di Libya, protes terhadap film tersebut bahkan menyebabkan Kepala Perwakilan AS dan beberapa stafnya tewas akibat di diserang di Kota Benghazi pada Selasa.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi manusia, Navi Pillay pada Sabtu (15/9) menyatakan mengecam film "Innocence Muslim" (film Anti-Islam). Ia mengatakan, film tersebut sangat provokatif. "Film itu jahat dan bersifat provokatif dan menggambarkan penyimpangan yang memalukan Islam," katanya. 

Namun ia juga mengutuk segala aksi protes yang dilakukan dengan cara kekerasan. "Saya mengutuk tegas pembunuhan di Benghazi, dan aksi merusak serta tindakan rusuh lain terhadap film itu, dan mendesak para pemimpin politik serta agama agar melakukan upaya besar guna memulihkan ketenangan," kata wanita pejabat tersebut.

Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap((HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...