Rabu, 28 Zulhijjah 1435 / 22 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

Vietnam Bantah Beri Hak Eksklusif Pangkalan AL ke Rusia

Sabtu, 28 Juli 2012, 13:53 WIB
Komentar : 1
wikispaces.com
Bendera Vietnam (ilustrasi)
Bendera Vietnam (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Vietnam memastikan tak akan memberikan penggunaan secara eksklusif bekas pangkalan angkatan laut Uni Soviet di wilayahnya kepada Rusia, kata Presiden Truong Tan Sang, Jumat (27/7).

Vietnam adalah pemilik tunggal pelabuhan Cam Ranh Bay dan akan "bekerja sama dengan negara manapun" dalam menggunakan fasilitas itu untuk tujuan militer, kata Sang kepada wartawan setelah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di resor Laut Hitam Sochi.

Pangkalan itu akan terbuka bagi kapal-kapal dari semua negara, tetapi Rusia akan diberikan preferensi "sebagai mitra strategis," kata Sang.

"Rusia dan kita telah terhubung dengan kerja sama jangka lama dan kemitraan strategis. Kemitraan ini akan berkembang di masa depan. Jadi, kami akan memberikan preferensi Rusia di Cam Ranh Bay, termasuk untuk pengembangan kerja sama militer," kata Sang.

Moskow dan Hanoi pada tahun 1979 menandatangani perjanjian pemberian kebebasan untuk menggunakan pelabuhan Ranh Cam Bay ke kapal Rusia selama 25 tahun. Pangkalan itu menjadi fasilitas terbesar Rusia di luar negeri.

Pada tahun 2002, dua tahun sebelum perjanjian tersebut berakhir, Vietnam mengusulkan 300 juta dolar AS sebagai pembayaran sewa tahunan untuk pangkalan itu. Tetapi Rusia menolak untuk memperpanjang perjanjian dan menarik prajuritnya dari pangkalan tersebut.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Jika Diperlukan Dalam Kabinet Jokowi, Ini Sikap Muhammadiyah
JAKARTA --  Ketua Umum Muhammadiyah mengharapkan presiden Joko Widodo dan kabinetnya bisa menjalankan amanah dan tunaikan janji yang disampaikan pada kampanye lalu. Untuk siapa...