REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Tindakan ini diperkirakannya akan terus berlanjut, kecuali pemerintah Myanmar mau membuka kebijakan politik.
''(Kebijakan politiknya) Yaitu untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga muslim Arakan dan bagian dari warga negara Myanmar. Lalu segala bentuk diskriminasi dihentikan,'' kata Mahfudz kepada wartawan, Kamis (26/7).
Jika hal ini dilakukan, lanjutnya, maka Myanmar akan mencatat capaian besar dalam proses demokratisasi yang tengah dijalankan. Myanmar juga bakal menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralisme secara demokratis di Myanmar.
Selama ini, Mahhfudz menilai, pemerintah Myanmar telah melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. ''Itu artinya, semua unsur di Myanmar bertanggung jawab terhadap ethnic cleansing yang sedang dan terus terjadi,'' papar Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
