REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Meski sejumlah reformasi tak terduga telah terjadi di Myanmar, tak serta-merta membuat negara yang menerapkan sanksi segera mencabut seluruh pembatasan. Duta besar Amerika Serikat untuk Myanmar, Jumat (20/7) menyatakan terlalu cepat untuk menghapus seluruh sanksi terhadap negara tersebut.
Kongres AS pun masih mempertimbangkan memperpanjang sejumlah larangan impor dari Myanmar. "Kami telah katakan dan saya pun menyatakan bahwa kami masih meneruskan beberapa sanksi otoritas dalam Kongres," ujar Dubes Derek Mitchell yang bertugas di posisi barunya pada awal Juli.
"Menjaga sejumlah kebijakan tetap berlaku merupakan langkah jaminan untuk masa depan jika sewaktu-waktu keadaan berubah," ujarnya kepada reporter. Meski, ia mengakui reformasi telah berjalan cepat di Myanmar sejak berakhirnya pemerintahan junta militer pada 2011.
"Kami berbicara mengenai proses cepat. Ini masih berjalan satu tahun lebih sedikit dan masih ada pertanyaan mengenai masa depan,"ujarnya. Namun ia menekankan, bahwa larangan sejumlah impor yang masih diterapkan akan dievaluasi kemudian bila proses reformasi terus berjalan mulus.
