Sunday, 26 Zulqaidah 1435 / 21 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

"Cabut Sanksi Myanmar dan Intensifkan Upaya Damai Laut Cina Selatan"

Wednesday, 04 April 2012, 16:27 WIB
Komentar : 1
Bendera baru Myanmar
Bendera baru Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH --Para pemimpin negara Asia Tenggara meminta negara Barat, termasuk Uni Eropa agar mencabut sanksi terhadap Myanmar, Rabu (4/4).

Kesimpulan tersebut diperoleh dari hari pertama konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di ibukota Kamboja. Presiden Myanmar Thein Sein yang hadir dalam pertemuan tersebut medapatkan apresiasi atas reformasi yang terjadi di negaranya. Pekan lalu, Myanmar menyelenggarakan pemilihan sela yang dimenangkan oleh ikon prodemokrasi Aung San Suu Kyi.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, saran pencabutan sanksi akan disampaikan ke Uni Eropa. Uni Eropa memberi sanksi terhadap junta militer Myanmar karena melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam konferensi selama dua hari tersebut, Thein Sein melaporkan bahwa pemilihan sela di negaranya diikuti hampir seluruh pemilih dan terlaksana dengan damai. Laporan Sein mendapat pujian dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Hingga kini, Myanmar masih diangap sebagai negara gagal di Asia Tenggara. Myanmar kerap ditegur karena tidak menjalankan demokrasi, termasuk menjadikan Suu Kyi sebagai tahanan rumah selama bertahun-tahun. "Hal ini merupakan perubahan besar. Biasanya, isu mengenai Myanmar dilihat sebagai suatu masalah tapi kini pandangan itu berubah," ujar Natalegawa.

Ia menambahkan, para menteri luar negeri ASEAN akan menyampaikan permintaan pencabutan sanksi ketika bertemu dengan Uni Eropa di masa mendatang.

Selain persoalan Myanmar, 10 negara juga membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Mereka berjanji menggalakkan perdamaian dan saling pengertian di wilayah sengketa.

"Kami menggarisbawahi upaya intensif dan implementasi penuh panduan dalam Deklarasi Tata Perilaku (DOC)," ujar para pemimpin dalam pernyataan di akhir KTT.

Kesimpulan yang sama juga diperoleh dalam KTT serupa tahun lalu di Indonesia. Menurut mantan diplomat Thailand Pavin Chachavalpongpun, pernyataan tersebut lemah tapi sangat dimengerti sebab ASEAN belum bisa menentukan posisinya terkait Laut Cina Selatan.

Cina, Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam sudah sejak lama memperebutkan pulau-pulau di sekitar wilayah tersebut. Wilayah itu diyakini mengandung sumber hidrokarbon yang kaya.


Reporter : Ani Nursalikah
Redaktur : Hazliansyah
Sumber : Ap/Afp
Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...