Beda Visi, Hubungan Mesir-AS Memanas

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO---Disinyalir karena perbedaan sikap, utusan tentara Mesir mendadak mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat, dengan membatalkan beberapa pertemuan dengan pejabat terkait negara adidaya itu.

Kantor berita Mesir MENA melaporkan bahwa perutusan itu dipanggil pulang, karena terjadi perbedaan tajam menyangkut lembaga swadaya masyarakat (LSM) Amerika Serikat di Mesir, yang tersangkut masalah hukum setempat.
Suratkabar semi-pemerintah Mesir "Al Ahram" menulis judul berita di halaman muka "Konflik Kairo dengan Washington meruncing".

Disebutkannya, perutusan Mesir itu sedianya bertemu juga dengan beberapa anggota Kongres Amerika Serikat, namun mendadak dibatalkan dan mereka kembali ke Kairo.
Menteri Perencanaan dan Kerjasama Antarbangsa Mesir Faizah Abu Naga mengungkapkan bahwa pemerintah Mesir menolak keras campur tangan asing dan membela penggerebekan terhadap LSM tersangkut masalah hukum.

Ia menduga LSM Amerika Serikat itu memperoleh dana gelap asing untuk campur tangan di Mesir. "Dalam empat bulan pada Maret-Juni 2011, LSM itu memeroleh 175 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 1,75 triliun) dana gelap asing," kata wanita menteri itu dalam rapat kerja dengan Komisi Hak Asasi Manusia DPR.

Nilai dana asing bagi LSM itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan dana serupa dalam empat tahun, 2006-2010, hanya tercatat 60 juta dolar (lebih kurang 600 miliar rupiah), katanya.
Pada bulan lalu, pihak berwenang Mesir menggerebek 17 kantor LSM, tiga di antaranya diduga didanai pemerintah Amerika Serikat. Majelis jaksa, yang didukung polisi dalam penggerebekan itu, menyita komputer dan dokumen untuk menyelidiki dugaan dukungan dana gelap.

Tiga LSM tergeledah itu adalah Internasional Republican Institute, National Democratic Institute dan Freedom House.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengecam keras penggerebekan dan penangkapan anggota LSM tersebut.
Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat juga mengecam dan mendesak pemerintahnya menghentikan bantuan tahunan kepada negara Piramida itu.
Perdana Menteri Mesir Kamal Al Ganzouri menolak keras kecaman dan ancaman Amerika Serikat tersebut.
Mesir mendapat bantuan tahunan dari Amerika Serikat senilai dua miliar dolar (sekitar 20 triliun rupiah) sebagai imbalan atas perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1979.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Mesir Ann Peterson menolak menanggapi dugaan pendanaan gelap atas LSM tersebut.