REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyampaikan hasil kunjungan ke Filipina belum lama ini. Menurutnya, kunjungan yang dilakukan lima anggota Komisi I DPR tersebut berjalan sesuai rencana. Yaitu, berkunjung ke pos monitor perdamaian (International Monitor Team/IMT) antara pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Davao, General Santos, dan Cotabato.
"Tim Komisi I juga diterima Panglima Divisi Infanteri ke-6 Filipina wilayah pertahanan Selatan. Dari pengamatan dan diskusi di lapangan dapat disimpulkan, 15 anggota TNI/Kemenlu yang ditempatkan di sana bersama tim dari Malayasia dan Brunei dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya, Senin (18/3).
Namun, ia melihat masalah perdamaian masih berliku. Pertama, karena MILF diasumsikan publik tidak mewakili bangsa Moro secara utuh. Ini lantaran masih banyak unsur lain yang merasa ditinggalkan. Termasuk oknum dari MNLF (Moro National Liberation Front) yang sebagiannya bergabung masuk ke Sabah dan menjadi masalah di sana.
Kedua, lanjutnya, di lingkungan MILF terjadi faksinasi yang cukup keras. Sehingga menyulitkan pelaksanaan perundingan. Ketiga, terbatasnya dana sehingga menyulitkan penyelesaian perdamaian di lapangan. "Komisi I akan menyarankan agar pemerintah RI lebih aktif berkontribusi dalam penyelesaikan masalah di Filipina Selatan. Kalau tidak, tak mustahil akan membahayakan kawasan sekitar, terutama untuk Malayasia dan Indonesia," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
DPR juga akan mendorong penyelesaian lebih dari tujuh ribu WNI yang tak beridentitas di wilayah Filipina Selatan. Ini karena mereka lahir di sana tapi ingin tetap menjadi WNI.
