Kamis , 16 Maret 2017, 14:14 WIB

Lombok Berbagi Rahasia Sukses Wisata Halal

Red: Irwan Kelana
Dok SEBI
Bupati Lombok Najmul Akhyar (tengah) berbagi rahasia sukses mengembanngkan wisata halal pada seminar industri halal yang digelar di kampus STEI SEBI, Depok, Sabtu (11/3/2017).
Bupati Lombok Najmul Akhyar (tengah) berbagi rahasia sukses mengembanngkan wisata halal pada seminar industri halal yang digelar di kampus STEI SEBI, Depok, Sabtu (11/3/2017).

IHRAM.CO.ID, DEPOK -- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal terbaik, tak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Dua penghargaan yang disabet Pulau Lombok, NTB, sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination di Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2015  sudah cukup mengentak sektor pariwisata Tanah Air.
 
Alhasil, provinsi di bawah nakhoda Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi dianggap sebagai contoh bagaimana mengemas dan mengembangkan potensi daerah dengan merek (branding) wisata halal dengan baik.

Bupati Lombok Utara  Najmul Akhyar menjelaskan implementasi kebijakan syariah yang diterapkan sehingga Lombok Utara menjadi destinasi pariwisata  halal pertama di Indonesia (memenangkan World Halal Tourism Award 2015 di Dubai).  “Kebijakan yang dilakukan di Lombok Utara, yang berhasil meraih kemenangan pada WHTA 2015 di Dubai adalah diusahakan semua bank di Lombok berbasis syariah. Kita percaya bahwa  sistem syariah adalah sistem yang ditetapkan oleh Allah lebih canggih daripada sistem yang dibuat oleh manusia,” ujar Najmul Akhyar.

Najmul mengemukakan hal tersebut pada seminar nasional bertajuk “Potentials of Halal Industry to Support the Growth of National Economy” yang diadakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam Islamic economic Forum (KSEI IsEF) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI di kampus STEI SEBI Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/3).

Seminar yang diadakan dalam rangka acara Islamic Economic Day (IED) II 2017 itu juga menampilkan Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM)  Sudarto,  CEO dan Direktur Itthabi Rekatama yang juga ketua Ikatan  Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Ilham Akbar Habibie, dan Direktur DPRDN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mohd Nasir Jajang dan serta Dosen STEI SEBI sekaligus anggota Dewan Syariah nasional (DSN) MUI dan pakar fiqh muamalah  dan ekonomi syariah Oni Syahroni.

Najmul menambahkan, keindahan alam di Lombok khususnya 165 km panjang pantai seluruhnya indah. “Kita ingin berbagi karunia Allah dengan pariwisata ini. Kita bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, sehingga kita meraih kemenangan dalam ajang kompetisi wisata halal dunia tersebut,” tuturnya.

Najmul mengakui, menerapkan sistem syariah bukan perkara mudah. Pihaknya harus memperhatikan konsep yang baik  agar tidak berbenturan dengan adat dan tradisi serta budaya setempat. “Konsep sederhana adalah memberikan kenyamanan kepada para wisatawan. Memasukkan nilai syariah tanpa menghilangkan budaya dan kekhasan dari budaya daerah,” kata Najmul Akhyar.

Najmul  menyebutkan, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Lombok utara adalah memulai dari hal kecil yang dapat dijangkau. “Baik memberikan arah kiblat yang jelas maupun menyiapkan restoran  yang bersertifikasi halal,” ujarnya.

Najmul menambahkan, kegiatan agama di masjid menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi para wisaata. Misal dalam kegiatan Isra Mi’raj dan menjadi nilah tambah tersendiri bagi para wisatawan. “Sebagai contoh, kegiatan peringatan Isra Mi’raj  dapat menarik enam  orang untuk masuk Islam. Sehingga dakwah islam bisa kita terapkan melalui pariwisata halal,” tutur Najmul Akhyar.


Oni Syahroni mengemukakan,  halal life style dalam pandangan  Islam adalah hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Menjadikan Islam sebagai gaya hidup. “Upah buruh Islam tidak bisa menentukan nominal, melainkan hanya rambu-rambunya saja,” ujar Oni.

Oni menjelaskan, dalam menentukan sebuah fatwa yang mengikat ada beberapa yang harus dilakukan. “Yaitu menyusun program sesuai dengan tuntunan syariah (sebagai mitra regulator), diadopsi oleh regulator, mengikat industrI, dikawal atau diawasi oleh pemerintah,” papar   Oni Syahroni.