Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat hingga Sabtu (18-19/9) telah menghasilkan sejumlah keputusan penting. PDIP yang akan bertransformasi menjadi salah satu partai pemerintah, mengusulkan nama Kabinet Trisakti kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Trisakti mengingatkan kita pada semangat dan cita-cita proklamator Bung Karno untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Semangat dan cita-cita yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada 1963 itu hingga kini masih relevan untuk terus diperjuangkan.
Betapa tidak. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang berat dan serius dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam bidang kedaulatan politik, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang kekuatan global negara adidaya. Pemerintahan Jokowi-JK sudah seharusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat.
Bidang ekonomi adalah tantangan berat lainnya yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK. Rakernas IV PDIP juga telah menyadari bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi beberapa persoalan ekonomi yang cukup serius antara lain dalam bidang pangan, energi, dan keuangan. Selain itu, Kabinet Trisakti juga harus mampu mengangkat rakyat dari kubangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Tak heran bila muncul harapan dari masyarakat agar Jokowi-JK selektif dalam memilih menteri, terutama dalam bidang ekonomi. Karena itu, Jokowi-JK harus mampu memilih menteri-menteri yang benar-benar berideologi trisakti. Untuk menghidupkan kembali cita-cita trisakti, sudah seharusnya Jokowi-JK tak memilih figur-figur yang pro pada ekonomi neolib sebagai anggota kabinet.
Posisi yang penting itu, antara lain, menteri keuangan, menteri BUMN, menteri perdagangan, serta menteri energi dan sumber daya mineral. Posisi menteri-menteri ini harus diisi oleh figur-figur yang dapat mengangkat kedaulatan ekonomi bangsa. Sosok profesional dan nonpolitik saja tak cukup, tetapi juga harus memiliki latar belakang yang antineoliberalisme.
Rekomendasi Rakernas IV PDIP yang mendukung presiden untuk membentuk kabinet ahli dengan menekankan pada kriteria profesionalitas/kompetensi, memperhatikan integritas serta keberpihakan ideologis dan berkomitmen untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi harus benar-benar diwujudkan pemerintah Jokowi-JK. Rakyat berharap banyak kepada Kabinet Trisakti nanti.
Sudah selayaknya, Jokowi-JK memanfaatkan dukungan rakyat sebagai modal legitimasi dengan membentuk kabinet yang diisi figur-figur yang berintegritas, bersih, dan profesional. Bila salah memilih menteri, bukan tak mungkin legitimasi rakyat tersebut bisa runtuh.
Integritas dalam kabinet merupakan kunci pemerintahan yang efektif serta memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan potensi guncangan politik. Jokowi harus mampu memastikan anggota kabinetnya harus menghindari konflik kepentingan asing. Sehingga, harapan rakyat agar Jokowi-JK memenangi pertarungan melawan mafia ekonomi bisa terwujud.
Saatnya rakyat merasakan hasil pembangunan secara merata. Kue pembangunan jangan lagi hanya dinikmati segelintir orang kaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
