Jumat , 08 January 2016, 04:18 WIB

BPRS Optimistis Hadapi 2016

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Julkifli Marbun
Republika/Agung Supriyanto
ilustrasi
ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetap optimistis menghadapi 2016 meski kondisi ekonomi masih belum pulih. Produk khas yang sesuai nilai syariah harus jadi keunggulan BPRS menghadapi persaingan di industri.

Ketua Kompartemen BPRS Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Cahyo Kartiko mengungkapkan, tahun ini salah satu acuan BPRS adalah proyeksi ekonomi dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dimana angka optimis pertumbuhan perbankan antara 14-17 persen. Dengan mempertimbangkan kondisi, pertumbuhan BPRS antara 12-15 persen sudah terbilang bagus.

''Yang pasti tahun ini kami optimistis. Di lapangan masih ada BPRS yang bisa tumbuh di atas 40 persen,'' kata Cahyo, Kamis (7/1).

Menghadapi kondisi ekonomi 2016 yang diprediksi belum membaik, Cahyo mengatakan pendekatannya mendasar. Karena masih kecil, BPRS harus kreatif ciptakan produk khas syariah, produk yang kembali pada nilai kesyariahan dan menarik bagi masyarakat.

Kompartemen mendorong BPRS kembali ke khittah untuk membiayai UKM dan menjalankan fungsi sebagai bank syariah dengan tidak ikut-ikutan menciptakan produk yang sebenarnya konvensional. Karena itu, BPRS perlu menggali keunikan dan bisnis model dari turunan visi misi masing-masing.

Untuk BPRS yang tidak dalam kondisi baik, ia menyarankan agar BPRS melakukan konsolidasi internal sambil mencari model bisnis yang tepat. Orientasi dan rencana bisnis jangka panjang juga ia nilai penting agar BPRS tidak hanya melihat kondisi sekarang.

Pada 2015 umumnya semua industri mengalami perlambatan pertumbuhan, begitu juga BPRS. //Year on year// (yoy) per Juni 2015 aset hanya tumbuh empat persen dibanding Juni 2014. Ini karena yang juga DPK melambat, hanya dua persen per Juni 2015 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan NPF akibat perlambatan ekonomi yang ia nilai kurang diantisipasi. Perburukan kualitas pembiayaan terlihat terutama di BPRS yang membiayai sektor komoditas dan pertambangan.

''Yang pembiayaannya mikro dan UKM dengan plafon pembiayaan di bawah Rp 200 juta relatif tidak masalah,'' ungkap Direktur Utama BPRS Artha Madani itu.

Ia bersyukur regulator memberi ruang dialog dengan BPRS terutama terkait bahasan rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan, sertifikasi, dan modal minumum BPR dan BPRS. Ruang yang diberikan akan mendukung akselerasi pertumbuhan BPRS. Sebab, melihat tingkat kejenuhan masih rendah, banyak investor yang tertarik untuk masuk di BPRS.

Per Juni 2015, OJK mencatat aset BPRS mencapai Rp 6,851 triliun, DPK Rp 4.099.039 dan pembiayaan Rp 5,562 triliun. Nilai itu naik dari periode yang sama di 2014 dimana aset BPRS mencapai Rp 5,933 triliun, DPK Rp 3,599 triliun, dan pembiayaan Rp 4,845 triliun.

NPF per Juni 2015 naik jadi 9,25 persen dibanding Juni 2014 yang mencapai 8,18 persen. Begitu juga FDR, meningkat menjadi 135,68 persen dari 134,64 persen, BOPO menjadi 88,13 persen dari 87,51 persen. Sementara kecukupan modal (CAR) turun menjadi 21,73 persen dari 22,21 persen.