Kamis , 14 September 2017, 06:33 WIB

Dana Bergulir Syariah untuk UMKM akan Ditambah

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nur Aini
Republika/Edi Yusuf
Pengunjung mengamati produk unggulan UMKM di stand Kabupaten Cirebon pada acara Cooperative Fair 14 Jabar 2017 di Metro Indah Mall, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Ahad (13/8).
Pengunjung mengamati produk unggulan UMKM di stand Kabupaten Cirebon pada acara Cooperative Fair 14 Jabar 2017 di Metro Indah Mall, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Ahad (13/8).

REPUBLIKA.CO.ID,BATAM -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan menambah porsi pembiayaan syariah agar lebih banyak dibanding pola pembiayaan konvensional. Sebab, pola syariah memiliki jaminan kualitas lebih baik dari sisi manajemen, tata kelola, kesehatan, maupun pengembalian.

"Saya lihat dan dibandingkan koperasi konvensional dengan syariah jauh, kualitas lebih bagus syariah," ujarDirektur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo pada acara Sosialisasi Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/9) melalui siaran resmi.

Perkembangan pembiayaan syariah LPDB-KUMKM telah berlangsung sejak 2008 hingga 2016, dengan total penyaluran Rp 1,5 triliun atau sebesar 17 persen. Sementara tahun ini dari total alokasi dana bergulir sebesar Rp 1,5 triliun, Rp 450 miliar di antaranya akan diperuntukkan khusus pembiayaan syariah. Dilihat dari angka tersebut ada kecenderungan porsi pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Pada 2017 ini, LPDB-KUMKM resmi membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah. Direktorat tersebut dibentuk untuk melengkapi skema konvensional yang selama ini sudah berjalan. Nantinya, Direktorat ini akan bersinergi dengan Lembaga Keuangan khusus syariah dalam upaya membangun ekonomi syariah di tanah air. "Dengan terbentuknya direktorat ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dari aspek perkuatan modal bagi KUMKM berbasis syariah," katanya.

Sosialisasi pun dilakukan untuk melakukan koordinasi antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga Keuangan Syariah di daerah dalam rangka perkuatan permodalan bagi koperasi dengan pola pembiayaan syariah. Tidak hanya itu, sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan dinas terkait provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dalam melaksanakan percepatan penyaluran dan monitoring evaluasi dana bergulir, serta pengalihan program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pelaku koperasi dan UKM bisa memanfaatkan peluang dari LPDB KUMKM untuk mengembangkan usahahanya melalui bantuan perkuatan modal dengan pola pembiayaan syariah.

Ia mengatakan komitmen pihaknya dalam pemberdayaan koperasi dan UKM dilakukan melalui bantuan perkuatan modal usaha melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemberdayaan KUMKM sangat penting karena dianggap sebagai salah satu tulang punggung ekonomi.

Menurutnya, pelaku UKM adalah pelaku yang paling tangguh karena kemampuan menyesuaikan dengan berbagai situasi, sekalipun ada situasi krisis. "Maka mari manfatkan dana begulir untuk mengembangkan usaha. Disamping murah, juga sangat mudah," ujar dia.

Sejak 2008 hingga 2017, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,49 triliun kepada 1.012.287 UMKM melalui 4.300 mitra yang terdiri dari para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Target penyaluran dana bergulir tahun 2017 mencapai Rp 1,5 triliun. Dana tersebut akan dioptimalkan penyalurannya oleh LPDB-KUMKM kepada koperasi sebesar 40 persen atau sebesar Rp 600 miliar, serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara 60 persen atau sebesar Rp 900 miliar.