REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan mekanisme penetapan harga patokan bagi petani dan perajin masih menunggu payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) ditandatangani.
“Peraturan menterinya sudah kami siapkan tapi kami msh menunggu penyelesaian Perpresnya yang akan memayungi kepentingan semuanya termasuk Bulog juga yang akan diberikan peran,” ujarnya, Rabu (20/2).
Ia mengatakan pemberlakuan harga di tingkat petani dan perajin ini diharapkan bisa merangsang petani untuk bisa memproduksi kedelai dalam jumlah yang lebih besar. Sementara, pemberlakuan harga di tingkat perajin diharapkan agar kestabilan harga di tingkat perajin bisa dijaga dengan baik.
“Harga di level tertentu ini sangat bisa memberi kepastian bagi pemangku kepentingan termasuk petani, pengrajin dan tentunya konsumen,” ungkapnya.
Kebijakan ini, menurut Gita, nantinya bisa memberikan jaminan ketersediaan kedelai untuk perajin, dan masih bisa dibeli konsumen dengan harga yang masih terjangkau. Ia yakin jika petani merasa puas dengan harga yang diberikan, mereka akan semakin meningkatkan produksi. Dampaknya, jumlah impor kedelai di masa yang akan datang bisa dikurangi.
Suyanto, perajin tempe yang tinggal di Kalideres mengeluhkan fluktuasi harga kedelai sangat mengganggu perencanaan produksi. Pasalnya, harga kedelai bisa berubah tiga kali dalam sehari.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakopti) Aip Syarifudin berharap pada bulan Februari ini Perpres sudah terbit. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan mogok produksi dan demo sampai tuntutan bisa dipenuhi.
Harga kedelai di tingkat distributor saat ini mencapai Rp 7.300 per kilogram (kg). Sampai di tingkat perajin sudah mencapai Rp 7.500 per kg. Idealnya, menurut dia harga kedelai di tingkat perajin sebesar Rp 7.000 per kg.
