REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung badan usaha milik negara (BUMN) bisa berpartisipasi mengimpor komoditas bawang putih. Sekretaris Jendral HKTI Fadli Zon mengatakan lebih menyukai jika pelaku impor komoditas diberikan kepada BUMN ketimbang swasta.
Namun, kata dia BUMN yang diberi kewenangan bisa transaparan. Ia tidak menginginkan BUMN ujung-ujung nya menjadi alat politik yang menyalahgunakan wewenang. "BUMN juga harus transparan, jangan seperti di masa lalu menjadi 'bancakan' dari partai penguasa," ujar Fadli, saat ditemui usai diskusi 'Dilema Bawang', Sabtu (16/3).
Baru-baru ini, menteri BUMN Dahlan Iskan sempat mengusulkan Bulog dan RNI diberi kesempatan untuk mengimpor bawang. Menteri Perdagangan Gita Wirjawanpun terbuka jika ada BUMN berniat untuk mengimpor bawang. Ia siap duduk bersama Bulog dan RNI jika ingin menindaklanjuti keinginan BUMN perkebunan dan pangan ini.
Sementara itu, ekonom INDEF Enny Sri Hartati memandang keikutsertaan BUMN dalam mengimpor bawang tidak banyak membantu pemerintah bisa menyetabilkan harga bawang. Menurutnya, selama struktur pasar di Indonesia tidak efisien atau cenderung dikuasai oleh segelintir orang saja, siapapun pelaku impornya seolah hanya 'memindahkan tempat masalah' saja.
