REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia memastikan tidak melakukan 'tindakan subsidi' seperti yang dituduhkan asosiasi pengusaha udang Amerika atau 'coalition of gulf shrimp industries' (COGSI). Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan sudah mempelajari tudingan AS soal dugaan subsidi dari produk udang ekspor Indonesia.
"Ada beberapa asosiasi lainnya di Amerika yang cukup sepadan pandangannya dengan pandangan kita dan ini kita akan coba lakukan dengan pengusaha, asosiasi dan pemerintah AS dalam waktu dekat," ujar Gita, Rabu (16/1).
Senada, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan tuduhan subsidi ini baru datang dari COGSI yang memberikan petisi kepada pemerintah AS. Namun, secara resmi AS belum mengirimkan surat kepada Indonesia terkait masalah ini.
Masalah ini, kata Bayu juga belum sampai ke WTO. Ia mengatakan tambak udang di Indonesia justru masih perlu didukung. "Tambak udang masih kurang, kita perlu lebih besar lagi mendukung mereka," katanya.
Indonesia, kata Bayu juga sudah siap memberikan jawaban terhadap tuduhan dari pengusaha COGSI ini. Jika masalah ini bisa diselesaikan hingga tingkatan antar pengusaha maka masalah ini tidak perlu dilanjutkan lagi hingga tingkat WTO.
Selain Indonesia, AS juga menuduh Cina, Ekuador, India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam melakukan subsidi terhadap produk udang yang diekspor.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutadjo yakin tuduhan subsidi ini tidak akan berdampak pada ekspor udang Indonesia.
Selain itu, revitalisasi tambak udang untuk meningkatkan produksi juga akan terus dilakukan. Ditargetkan, tambak-tambak udang yang direvitalisasi akan panen pada bulan Februari mendatang.
