Selasa , 05 December 2017, 03:26 WIB

Bank Dunia: Rakyat Indonesia Mau Ketimpangan Segera Diatasi

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Budi Raharjo
Republika/Aditya Pradana Putra
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik termasuk negara-negara paling berhasil mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup dinilai perlu mengadopsi pemikiran baru jika ingin mencapai pertumbuhan inklusif di masa depan.

Dalam laporan terbarunya Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century, Bank Dunia menyampaikan, untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang mengurangi kemiskinan dan menyediakan ruang mobilitas vertikal serta kemapanan ekonomi bagi semua, negara-negara Asia Timur dan Pasifik harus melakukan upaya lebih dari sekadar pertumbuhan berkeadilan.

Prospek mobilitas vertikal yang terlihat semakin sulit merefleksikan pendapatan dan kekayaan menjadi semakin terkonsentrasi, sementara akses layanan umum dasar tetap terbatas dan seringkali berkualitas rendah. Hal terkait ketidakmerataan meningkatkan kekhawatiran warga negara di kawasan ini.

Lebih dari 90 persen warga di Tiongkok dan lebih dari setengah di Filipina berfikir bahwa perbedaan pendapatan di negara mereka terlalu besar. Di Indonesia, hampir 90 persen dari populasi berfikir bahwa masalah ketidakmerataan sudah sangat mendesak untuk diatasi. Sementara 80 persen penduduk urban di Vietnam khawatir terhadap perbedaan standar kehidupan.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, mengatakan, keberhasilan mengangkat hampir satu miliar penduduk Asia Timur dari kemiskinan ekstrem dalam satu generasi adalah pencapaian bersejarah.

''Tapi agar kawasan ini dapat mempertahankan pertumbuhan inklusif, tantangan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi, dan menjamin kemapanan ekonomi bagi semua orang perlu dilakukan,'' ungkap Kwakwa dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).

Kawasan ini telah mengalami transformasi, dari daerah yang didominasi negara-negara miskin pada tahun 1980-an menjadi kumpulan negara-negara berpenghasilan menengah dengan kelas ekonomi yang beragam. Pada tahun 2015, hampir dua-pertiga penduduk kawasan ini mapan secara ekonomi atau menjadi bagian kelas menengah naik dari 20 persen pada tahun 2002.

Proporsi masyarakat miskin ekstrem dan moderat telah menurun drastis. Pada 2002, hampir setengah dari total penduduk di Asia Timur dan Pasifik adalah masyarakat miskin ekstrem dan moderat. Pada 2015, angka ini turun menjadi kurang dari seperdelapan dari total penduduk.

Namun demikian, persentasi individu yang rentan kembali jatuh miskin yakni mereka yang hidup dengan 3,10-5,50 dolar AS per hari tidak berubah sepanjang 2002 hingga 2015, yaitu sekitar seperempat dari total penduduk.

Kebijakan untuk mendukung pertumbuhan inklusif perlu mempertimbangkan dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kelas-kelas ekonomi yang berbeda. Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem yang masih ada diperlukan untuk mengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi, serta mempertahankan pertumbuhan secara luas, dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan

Akses layanan seperti kesehatan dan infrastruktur, serta mekanisme pengelolaan risiko juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi. Adapun prioritas bagi mereka yang mapan secara ekonomi serta telah menjadi kelas menengah adalah memperbaiki penyediaan dan kualitas layanan umum, seperti perumahan, air dan sanitasi.

Tiga pilar pendukung agenda kebijakan ini adalah, pertama, mendorong mobilitas ekonomi membutuhkan perbaikan kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan dan layanan umum, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mempromosikan sistem dan pelayanan keuangan yang lebih inklusif.

Pilar ke dua adalah memberikan kemapanan ekonomi yang lebih besar. Hal ini termasuk memperkuat sistem bantuan sosial, memperluas asuransi sosial, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan. Penguatan institusi adalah pilar ke tiga.

Dan hal ini termasuk kebijakan perpajakan yang progresif untuk meningkatkan sumbe rdaya dan perbaikan efektifitas program pengeluaran infklusif. Manajemen yang lebih baik terkait penduduk lanjut usia dan urbanisasi serta peningkatkan persaingan juga akan membantu.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, Sudhir Shetty, menyampaikan, agenda kebijakan pertumbuhan inklusif bisa jadi kontrak sosial baru bagi pemerintah di seluruh kawasan ini. ''Unsur-unsurnya akan mendukung pemenuhan kebutuhan setiap kelas ekonomi sambil tetap bertanggung jawab secara fiskal dan meningkatkan pendapatan secara efisien dan merata,'' ungka Shetty.

Laporan Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century ini membagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik dalam lima kelompok dan merekomendasikan kebijakan yang disesuaikan untuk pengelompokan tersebut.

Malaysia dan Thailand, dua dengan tingkat kesejahteraan progresif yang telah banyak mengurangi kemiskinan ekstrem dan menumbuhkan kelas menengah yang besar, bisa memprioritaskan pemenuhan aspirasi masyarakat kelas menengah yang sedang berkembang. Itu bisa dilakukan sambil memobilisasi dan menggunakan sumber daya untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Tiongkok dan Vietnam masuk dalam kelompok keluar dari kemiskinan masuk ke sejahtera, dengan sejumlah besar penduduk mapan secara ekonomi atau kelas menengah, juga harus menangani aspirasi kelas menengah mereka dan juga kebutuhan penduduk mereka yang rentan. Di sisi lain, dua negara ini juga harus mempersiapkan diri terkait penuaan masyarakatnya.

Indonesia, Filipina, dan Kamboja, masuk dalam kelompok negara-negara yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem dengan tingkat kemiskinan ekstrem rendah namun juga memiliki kelas menengah yang kecil. Negara-negara ini dapat memprioritaskan peningkatan pergerakan ekonomi dan mengintegrasikan program perlindungan sosial.