Rabu, 7 Jumadil Awwal 1439 / 24 Januari 2018

Rabu, 7 Jumadil Awwal 1439 / 24 Januari 2018

Kementerian ESDM Ingin Bongkar Harga Gas

Selasa 21 November 2017 12:51 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nur Aini

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar (kedua kiri) berbincang bersama Terminal Manager FSRU Nusantara Regas Ivica Asanovic (kanan) saat mengunjungi sarana fasilitas Liquid Natural Gas (LNG) milik PT Nusantara Regas yaitu Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta, Kamis (19/10).

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar (kedua kiri) berbincang bersama Terminal Manager FSRU Nusantara Regas Ivica Asanovic (kanan) saat mengunjungi sarana fasilitas Liquid Natural Gas (LNG) milik PT Nusantara Regas yaitu Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta, Kamis (19/10).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar tak menampik jika persoalan harga gas masih menjadi perbicangan hangat di kalangan industri. Menurutnya, pemerintah masih mencari formula agar bisa memproduksi harga gas yang bisa diterima oleh industri hilir, tetapi tidak mematikan industri hulu migas.

Arcandra mengatakan salah satu yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian ESDM adalah membongkar struktur harga gas. Jika saat ini harga gas masih berkisar 11 dolar AS per mmbtu memang diakui Aracandra banyak dikeluhkan oleh industri. Namun, menurut Arcandra dengan meminta harga gas 3 dolar AS per mmbtu maka hal tersebut akan berpotensi merugikan industri hulu migas.

"Kami di ESDM mencoba menurunkan harga gas di hulu. Tapi kalau terlalu rendah juga akan membunuh bisnis gas di hulu. Nah kita mau seimbang antara hulu dan hilir ini," ujar Arcandra di Hotel Shangrila, Selasa (21/11).

Aracandra tak menampik salah satu pihak yang merasa keberatan dengan harga gas nasional yang masih mahal adalah para industri kecil yang serapan gasnya tak begitu banyak. Maka, salah satu langkah pemerintah agar bisa mencarikan solusi bersama adalah mengurangi bagian negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

"Kalaupun turun harga gas, maka komponen yang akan diturunkan adalah bagian pemerintah, baik itu PNBP atau unsur pajak lainnya. Tapi ini domainnya di Kementerian Keuangan," ujar Arcandra.

Aracandra menjelaskan saat ini pemerintah meminta pihak industri bersabar sedikit agar pemerintah bisa mencari win win solution dari persoalan harga gas ini.

"Fertilizer company (perusahaan pupuk) datang bilang tolong buat gas hulu 3 dolar AS, tapi bagaimana? Kita tidak bisa itu kenyataannya. Kita paham butuh harga gas rendah, tapi jika kita dorong harga sangat rendah dan mendapatkan benefit tapi akan memukul industri hulu," ujar Arcandra.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES