Kamis , 09 November 2017, 11:51 WIB

Empat Solusi Dorong Daya Beli Masyarakat yang Lemah

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Nidia Zuraya
Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung berbelanja di Lotus Department Store di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).
Sejumlah pengunjung berbelanja di Lotus Department Store di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga September 2017, daya beli masyarakat masih belum membaik, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tumbuh 1,8 persen (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 2,2 persen (yoy) menjadi 201,2.

Sementara itu pertumbuhan penjualan ritel pada September 2017 yang melambat terjadi pada kelompok makanan dengan pertumbuhan sebesar 7,6 persen (yoy) atau melambat dibandingkan 7,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Menurut Ekonom Indef, Bhima Yudisthira masalah utama daya beli ada dua. Bagi masyarakat menengah bawah masalahnya adalah pencabutan subsidi, serta pendapatan buruh dan petani tergerus inflasi. Sementara untuk kelas atas uangnya banyak ditaruh di perbankan tapi tidak mau dibelanjakan.

"Alasannya karena mereka khawatir kinerja ekonomi kedepannya kurang prospektif dan kebijakan pajak semakin agresif," ujar Bhima kepada Republika, Kamis (9/11).

Untuk mendorong daya beli masyarakat, menurutnya terdapat empat solusi. Pertama, pemerintah perlu menjaga subsidi dan mempercepat pencairan bansos.

Kedua, perlu stimulus khusus bagi sektor ritel yg bertujuan mencegah PHK massal. Misalnya pemberian insentif fiskal dan diskon tarif listrik.

"Jumlah tenaga kerja yang terancam PHK bisa mencapai 10 ribu orang di tahun 2018," imbuhnya.

Ketiga, membangun iklim perpajakan yang kondusif agar orang kaya kembali belanja dan investasi. Keempat, membuka lapangan kerja dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan sekaligus menurunkan biaya produksi, salah satunya utilitas listrik dan gas.

"Untuk solusi yang keempat, masalah 16 paket kebijakan, lebih struktural jangka panjang," kata Bhima.