Kamis , 09 November 2017, 02:06 WIB

Kadin-Pemerintah Gali Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Budi Raharjo
Republika/Prayogi
Kendaraan melintas di samping proyek infrastruktur transportasi massal kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di kawasan Halim, Jakarta, Jumat (30/6).
Kendaraan melintas di samping proyek infrastruktur transportasi massal kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di kawasan Halim, Jakarta, Jumat (30/6).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjadikan sektor infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebutuhan akan sokongan anggaran yang besar menjadi titik fokus untuk mendapatkan skema pembiayaan alternatif infrastruktur.

"Bersama pemerintah kami akan bahas secara khusus mengenai Infrafinance, yakni untuk mengenalkan terobosan dan program-program pembiayaan dlm rangka akselarasi percepatan pembangunan infrastruktur nasional," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Rabu (8/11).

Rosan membuka ajang Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017 di Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Rosan mengatakan ada dua hal khusus yang menjadi fokus perhatian pada IIW 2017. Dua fokus tersebut yakni mengenai terobosan skema pembiayaan infrastruktur, dan juga bagaimana agar infrastruktur menjadi penopang serta pendukung bagi pertumbuhan industri yang terkait.

"Kami harapkan para pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur juga bisa naik kelas, dari yang tadinya sebagai subkontraktor bisa menjadi kontraktor hingga menjadi investor proyek infrastruktur itu sendiri," kata Rosan.

Selain itu, Kadin Indonesia juga mendukung pemerintah yang menerapkan skema pembiayaan PPP (Public Private Partnership) dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Melihat besarnya pembiyaan yang harus dialokasikan untuk infrastruktur, Rosan berharap agar pemerintah, BUMN dan swasta bisa bersinergi dengan baik sehingga program infrastruktur bisa berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan.

Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 sebesar 5,5 persen dibandingkan APBN 2017. Dalam RAPBN 2018 menetapkan besaran anggaran infrastruktur yakni Rp 409 triliun, sedangkan pada 2017 anggaran infrastruktur sebesar Rp 387,7 triliun.

Menurut Rosan, nilai anggaran yang besar ini menawarkan kesempatan luas bagi para pelaku infrastruktur. Pada kesempatan itu, Rosan juga mengapresiasi keterlibatan 12 kawasan industri yang secara khusus berpartisipasi dalam penyelenggaraan IIW 2017 kali ini. Menurutnya, IIW yang diselenggarakan pada 8-10 November 2017 ini merupakan langkah untuk menjalin kemitraan yang lebih nyata, dan sinergis diantara para pelaku konstruksi dan infrastruktur.

Berdasarkan catatan Kadin, ajang IIW 2016 telah berhasil mendatangkan lebih dari 15.895 pemangku kepentingan infrastruktur terkemuka dan meningkat 19 persen dari 2015. Pameran ini diikuti 158 peserta yang berasal dalam negeri dan 33 peserta dari luar negeri. Selai itu, IIW 2016 juga menghadirkan 1.179 delegasi konferensi, untuk mendiskusikan perencanaan, orientasi serta informasi terbaru terkait agenda infrastruktur nasional Indonesia.

Imbas forum IIW cukup nyata dalam realisasi investasi. Dampak dari keberhasilan penyelenggaraan IIW 2016 telah membantu pemerintah dalam meningkatkan realisasi investasi.

Realisasi investasi pada periode Januari-September 2017 sebesar Rp 513,2 triliun atau meningkat 13,2 persen, dibandingkan dengan periode yang sama di 2016 sebesar Rp 453,4 triliun. Kemudian sebaran lokasi realisasi investasi di Luar Pulau Jawa periode Januari-September 2017 meningkat 13,4 persen atausebesar Rp 230,4 triliundibandingkan periode yang sama di 2016.