Senin , 06 November 2017, 05:13 WIB

PLN akan Tanda Tangan 9 Perjanjian Jual Beli Listrik EBT

Rep: intan pratiwi/ Red: Budi Raharjo
Republika/Bowo Pribadi
Ilustrasi: Instalasi pemanfaatan panas bumi untuk prmbangkit listrik.
Ilustrasi: Instalasi pemanfaatan panas bumi untuk prmbangkit listrik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kemajuan upaya Pemerintah untuk mengejar target bauran energi 23 persen dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di tahun 2025. Rida juga menyampaikan bahwa saat ini PLN tengah bersiap untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan sembilan perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) di sektor EBT.

"Hari ini yang akan kita laporkan adalah suatu bukti, dengan kerja sama yang apik dan makin membaik dengan PLN, investasi di EBT, membuktikan masih promising (menjanjikan)," ujar Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana pada keterangan tertulisnya, Ahad (5/11).

Rida menjelaskan ada tambahan 9 IPP lagi yang akan mendatangani PJBL dengan PLN. Dari PJBL tersebut terdiri dari 3 jenis pembangkit, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yang kedua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kelompok ketiga adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro atau Mini Hidro (PLTM).

"Untuk PLTP akan dibangun di Sumatra Selatan, PLTA di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk PLTM akan dibangun 7 pembangkit yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat," ujar Rida.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng menyebutkan bahwa total kapasitas dari kesembilan pembangkit tersebut adalah 640,65 MW, yang terdiri dari PLTA Poso sebesar 515 MW, PLTP Rantau Dadap 86 MW, dan 7 PLTM dengan total kapasitas 39,65 MW.

"Untuk PLTA Poso misalnya, sudah menganut Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang terbaru (Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017), dengan masa kontrak 30 tahun dan skema kerjasama BOOT (Build, Own, Operate, dan Transfer). Setelah Commercial Operation Date (COD) nanti diharapkan Pulau Sulawesi ini bauran energi dari EBT terbesar di tanah air," tutur Andy.

PJBL ini direncanakan akan ditandatangani pada pertengahan November 2017. "Statusnya kita sudah sampaikan ke Menteri ESDM untuk persetujuan harganya. Tentu segera setelah secara formal kami terima persetujuannya, kita bisa langsung tanda tangan PJBL yang direncanakan dalam bulan ini, tentatif di pertengahan November, seperti biasa bersama-sama," jelas Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero) Nicke Widyawati.

Rida pun menegaskan bahwa iklim investasi untuk EBT saat ini masih menarik dan semakin kompetitif di sisi harga. "Apa yang kita capai hari ini membuktikan bahwa iklim investasi untuk EBT masih menarik. EBT secara harga makin kompetitif, ini tidak ada subsidi apa-apa, tapi masuk. Hal itu yang membuat kita makin yakin bahwa capaian EBT khususnya di bauran kelistrikan nasional bisa tercapai sebagaimana tercantum dalam RUPTL yang akan ditetapkan untuk 2018-2027," pungkas Rida.