Rabu , 01 November 2017, 21:21 WIB

Pelaku Usaha Minta Kenaikan UMP Wajar

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Dwi Murdaningsih
Republika/Sapto Andika Candra
Gelombang paceklik daya beli juga dirasakan di Kota Padang, Sumatra Barat. Para pedagang SPR Plaza mengeluhkan omzet yang anjlok hingga 50 persen dibanding tahun 2016 lalu.
Gelombang paceklik daya beli juga dirasakan di Kota Padang, Sumatra Barat. Para pedagang SPR Plaza mengeluhkan omzet yang anjlok hingga 50 persen dibanding tahun 2016 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pelaku usaha meminta agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berada di luar jangkauan. Sebab, hal tersebut merugikan kedua belah pihak.

CEO SOGO Department Store Handaka Santosa mengatakan, berapapun ketetapan UMP yang dihasilkan, mau tidak mau pengusaha harus tetap membayar upah tersebut.

"Tapi apakah bisa bertahan? Itu yang harus kita lihat apakah kita bisa survive. Kalau nggak bisa survive kan bahaya. Itu yang kita ingatkan," katanya, Rabu (1/11).

Menurutnya, perusahaan akan tetap memberi kenaikan gaji karena dengan adanya kenaikan upah itu lah yang berdampak baik pada peningkatan daya beli. Namun batasan kenaikan perlu dihitung dengan baik agar kedua belah pihak memperoleh keuntungan dan kemajuan bersama.

Menurutnya, apa yang diimbau dan panduan dari Menteri Tenaga Kerja cukup masuk akal. Penetapan UMP 2018 telah disesuaikan dengan PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ditambah adanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Namun, jika UMP dinaikkan terlalu tinggi justru akan membuat pelaku usaha kesulitan dalam bertahan, Itu artinya akan memberi nilai merah pada sektor ekonomi di tanah air.

"Merah lagi, nanti saya (ritel-red) tutup lagi," ujar dia.