Selasa , 17 Oktober 2017, 13:21 WIB

Masih Ada Kendala, Proyek Tol Laut Dievaluasi

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Mardiah
Tol Laut Diluncurkan, 100 Pelabuhan Disiapkan Sebagai Sub Feeder
Tol Laut Diluncurkan, 100 Pelabuhan Disiapkan Sebagai Sub Feeder

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut mulai hari ini, Selasa (17/10) hingga Kamis (19/10) mendatang. Rakornas tersebut membahas evaluasi tol laut dalam rangka tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengakui pelaksanaan program tol laut masih ada kendala. "Diantaranya masih belum optimalnya muatan kapal khususnya muatan balik dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat," kata Wahju di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Selasa (17/10).

Untuk itu, dia berharap selanjutnya pemerintah perlu terus mendorong untuk mengatasi kendala tersebut. Menurutnya hal itu bisa dilakukan dengan cara optimalisasi muatan balik dari daerah.

Dia mengatakan otimalisasi muatan balik dari daerah juga bisa dilakukan dengan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat setempat. "Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat," tutur Wahju.

Meskipun begitu, Wahju memastikan secara umum pelaksanaan progran tol laut telah berjalan dengan baik. Dia menegaskan bahkan terusbmengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.

Sementara itu dari sisi tegulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Lalu selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.

"Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Wahju. Hal itu, lanjut dia, dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan atau disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur.