Kamis , 21 Februari 2013, 14:29 WIB

Proses Sertifikasi Tanah Hambat Penjualan Properti

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Republika
sektor properti diramal bakal capai puncaknya tahun 2016
sektor properti diramal bakal capai puncaknya tahun 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembang bisnis properti meminta pemerintah bisa membantu proses percepatan sertifikasi tanah induk untuk pembangunan. Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Teguh Kinarto mengatakan saat ini, proses sertifikasi tanah memakan waktu lama.

Teguh mengatakan proses sertifikasi tanah ada memerlukan waktu hingga dua tahun. Padahal, idelanya sertifikasi tanah hanya memerlukan waktu dua bulan saja. Ia mengatakan proses yang lama ini membuat pembangunan properti sering kali tidak sesuai target. Lamanya proses sertifikasi tanah ini membuat penjualan properti sering tidak mencapai target.

"REI berusaha membantu masyarakat penghasilan bawah dan pengusaha pemula agar tidak jadi high cost ekonomi, karena lamanya ini membuat realisasi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Teguh, saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (21/2).

Ia menjelaskan, masa tunggu yang lama menimbulkan biaya tinggi bagi pengembang. Padahal, dalam proses sertifikasi tanah induk, bunga bank tetap berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, kata Teguh, REI akan membuat tim satuan tugas untuk mempercepat proses pelayanan sertifikat.

Tim ini diharapkan bisa mempercepat proses sertifikasi tanah. Ia mengatakan prosepek properti pada tahun ini masih akan cerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan permintaan terhadap rumah semakin meningkat.

Ia menyebutkan, khusus di Jawa Timur saja, pada semester pertama 2013 ini akan tumbuh sekitar 25-30 persen. Pada tahun lalu, penjualan properti di Jawa Timur mencapai 13 ribu unit dari target 25 ribu unit. Target yang tidak tercapai ini, kata dia disebabkan oleh proses sertifikasi tanah induk yang cukup memakan waktu.

“Harus ada political will untuk memberi pelayanan yang lebih memprioritaskan pengembang kecil yang membangun rumah di bawah 100 juta,” ujarnya.

Angka kekurangan rumah di Jatim, kata dia, mencapai 600 ribu unit. Nantinya, kata dia, lokasi di sekitar Surabaya hingga Kertosono akan menjadi salah satu tempat favorit untuk didirikan properti seiring dengan dibangunnya jalan tol.

Kebutuhan properti yang makin tinggi ini juga kian mengerek harga tanah. Ia berharap nantinya campur tangan pemerintah agar harga tanah tidak semakin melangit. Di pinggiran kota di sekitar wilayah Jatim, kata dia kini sudah mencapai Rp 100-150 ribu per meter persegi.