Senin , 18 November 2013, 16:57 WIB

Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Kilang Minyak ke Asing

Rep: Satya Festiani/ Red: Nidia Zuraya
Antara/Widodo S. Jusuf
  Kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan IV di Cilacap, Jawa Tengah.
Kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan IV di Cilacap, Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan membuka lelang internasional bagi investor asing untuk pengelolaaan kilang minyak baru. Lelang akan dilakukan pada awal tahun depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan defisit impor minyak seiring masih tingginya konsumsi BBM paska kenaikan harga.

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menentukan kriteria kontraktor yang mengikuti kriteria tender, yakni yang berpengalaman dan berstandar internasional. "Kami juga telah siapkan insentif berupa tax holiday selama 10 tahun bagi para kontraktor," ujar Bambang yang ditemui usai acara Outlook Ekonomi 2014 Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi, Senin (18/11).

Pemerintah juga telah menentukan lokasi yang akan dijadikan sumur-sumur baru untuk meningkatkan produksi minyal nasional. Sesuai uji kelayakan yang dimandatorikan ke Pertamina, lokasinya berada di pinggir laut dan sebesar 600-1000 hektar tiap sumurnya. Bambang mengatakan lelang internasional tersebut merupakan langkah diluar APBN.

Lelang internasional untuk pengelolaan kilang ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan defisit impor minyak. Berdasarkan neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III-2013, impor minyak mencapai 10,668 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 9,537 miliar dolar AS. Tingginya impor minyak memberi tekanan terhadap transaksi berjalan. Hingga akhir September 2013, defisit transaksi berjalan mencapai 8,4 miliar dolar AS atau setara 3,8 persen dari PDB.

Bambang mengatakan tingginya impor migas disebabkan turunnya produksi minyak mentah di tanah air karena ketersediaan pada kilang terbatas. Dalam APBN-2014, lifting minyak hanya diproyeksikan mencapai 870 ribu barel per hari. Oleh karena itu, impor migas menjadi solusinya.

Pemerintah juga akan mengatasi masalah impor migas dari sisi konsumsi dengan melakukan pengendalian dari kuota subsidinya. "Kalau pengendalian dari kuota subsidi tidak mampu juga maka tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian harga," ujar dia.

Direktur Assessment Ekonomi, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Doddy Zulverdi mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) masih menggarisbawahi atas tingginya impor migas yang memberi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia. "Impor minyak masih tinggi karena konsumsi terus naik dari industri, energi listrik, maupun konsumsi rumah tangga," ujar dia.

Ia mengatakan produksi minyak cenderung mengalami penurunan. Kapasitas kilang saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. "Perlu penambahan sumur kilang minya baru. Perlu ditambah kilang minyak," ujar dia.

Berita Terkait