Ahad , 18 June 2017, 19:45 WIB

Anggota DPR Minta Pencabutan Subsidi Listrik Ditunda

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Antara/Ahmad Subaidi
Dua petugas PLN Area Bima mengecek suhu trafo gardu induk Bima yang sempat terkena banjir di Kelurahan Raba Dompu, Kota Bima, NTB, Senin (26/12).
Dua petugas PLN Area Bima mengecek suhu trafo gardu induk Bima yang sempat terkena banjir di Kelurahan Raba Dompu, Kota Bima, NTB, Senin (26/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII Rofi' Munawar menegaskan, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM RI sepakat untuk tidak mencabut subsidi listrik 450 VA. Dirinya juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengevaluasi pengurangan subsidi listrik 900 VA agar benar-benar tepat sasaran.

''Meminta Pemerintah agar saat ini menunda dulu kenaikan tarif bagi pelanggan listrik golongan 900 VA,'' ucap Rofi, dalam keterangan persnya kepada republika.co.id, Ahad (18/6).

Menurut dia, hal ini untuk memberi ruang gerak kepada masyarakat sampai kondisi perekonomian lebih baik yang dapat meningkatkan daya beli mereka. Ia meminta kepada Pemerintah agar terus memperbaiki database pelanggan listrik agar didapat gambaran yang lebih riil golongan masyarakat miskin yang selama ini aksesnya terhadap pelayanan listrik terhambat.

Disisi lain, PLN juga harus memastikan fasilitas pemasangan listrik baru untuk 450 VA tetap tersedia untuk mereka. PLN, lanjut dia, juga harus terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan listrik nasional. Sehingga harga listrik bisa turun dan lebih mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya.

Rofi juga menyesalkan pernyataan Dirut PLN yang agak berlebihan dalam menanggapi isu kenaikan dengan melaporkan ke aparatur hukum. Padahal, justru sudah sepantasnya isu tersebut menjadi sarana perbaikan strategi komunikasi perusahaan plat merah tersebut kepada publik.

''Isu pencabutan ini harus menjadi momentum perbaikan komunikasi dan data pelanggan bagi PLN,'' ujar dia.