Jumat , 21 April 2017, 21:51 WIB

Mendag: Jaga Tradisi Klewer Sebagai Pasar Rakyat

Rep: Halimatus Sadiyah/ Red: Yudha Manggala P Putra
Antara/Maulana Surya
Calon pedagang melihat-lihat lapak dan kios yang akan ditempati untuk berjualan di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, Senin (17/4).
Calon pedagang melihat-lihat lapak dan kios yang akan ditempati untuk berjualan di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, Senin (17/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap tradisi pasar rakyat yang memungkinkan pembeli dan pedagang melakukan tawar menawar dapat terus terjaga di tengah menjamurnya toko-toko ritel modern. Hal itu disampaikan Mendag saat melakukan peresmian Pasar Klewer di Solo bersama dengan Presiden Joko Widodo.

"Keramahan pedagang dan kualitas produk harus tetap terjaga. Selain itu ciri khas Pasar Klewer sebagai pasar rakyat dengan tradisi tawar-menawar juga tidak boleh hilang,” ujarnya, Jumat (21/4).

Pasar Klewer dibangun kembali oleh pemerintah setelah mengalami musibah kebakaran pada Desember 2014 lalu. Pembangunan Pasar Klewer dilaksanakan secara bertahap dengan total anggaran sebesar Rp 157,8 miliar.

Meski berbentuk pasar tradisional, namun Pasar Klewer akan dikelola secara modern. Karenanya, dalam acara peresmian pemerintah membagikan kartu E-retribusi, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Enggar mengatakan, kartu E-retribusi merefleksikan niat menegakkan transparansi dalam pengelolaan pasar rakyat. Pedagang bisa mengetahui berapa retribusi yang sudah dibayarkan dan kapan pembayarannya. Dengan demikian, pengelola pasar juga dituntut agar transparan.

“Tidak ada lagi pasar yang retribusinya jalan terus tapi kotor dan tidak nyaman. Transparansi menuntut kedua belah pihak untuk mematuhi peraturan yang berlaku,” ujar Enggar.

Adapun pembagian NPWP dan BPJS menjadi pendorong agar Pasar Klewer siap menjadi pasar yang dikelola secara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. “Ke depan, NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi standar layanan pemerintah kepada pedagang di pasar-pasar rakyat,” ujar Mendag.