Selasa , 21 Maret 2017, 03:28 WIB

Bappenas: Pembangunan MRT Bukan untuk Gagah-gagahan

Red: Satria K Yudha
Muhammad Adimaja/Antara
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (1/2). Pembangunan konstruksi mass rapid transit (MRT) Jakarta dipercepat agar dapat beroperasi sesuai dengan target, yakni pada bulan Maret 2019.
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (1/2). Pembangunan konstruksi mass rapid transit (MRT) Jakarta dipercepat agar dapat beroperasi sesuai dengan target, yakni pada bulan Maret 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta bukan untuk gagah-gagahan ataupun sekadar membuat Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. 

Menurut Bambang, pembangunan MRT merupakan titik awal dari upaya pemerintah yang secara serius mengurai dan mengurangi kemacetan di Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia. 

Sebenarnya, kata Bambang, solusi untuk mengatasi kemacetan banyak alternatifnya. Namun, yang paling penting adalah perbaikan sistem transportasi massal. "Pembangunan MRT menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi massal," ujar Bambang saat meninjau perkembangan proyek pembangunan MRT Fase I (satu) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (20/3).

Bambang berharap, jika pembangunan MRT sudah rampung, warga Jakarta dapat turut mendukung dengan cara meninggalkan kendaraaan pribadi dan beralih ke transportasi massal. Sehingga dapat mengurangi kemacetan dan dan menjadikan kegiatan aktivitas sehari-hari lebih produktif dan lebih efisien. 

Ia menilai, keberadaan MRT tidak sekadar menjadi alat transportasi, tapi juga sarana pendorong pengembangan dan aktivitas ekonomi di Jakarta lantaran nanti di stasiun-stasiun MRT bisa dikembangkan sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan. 

Di sebagian besar kota-kota di dunia, lanjutnya, pengoperasian MRT termasuk pembangunannya, memang harus mendapat dukungan penuh pemerintah. Artinya, pemerintah selalu mengambil porsi terbesar untuk mengalokasikan anggaran, apakah itu dari anggaran internal maupun mengusahakannya dari pinjaman-pinjaman. 

Salah satu contoh dalam pengelolaan MRT yang bisa dijadikan model, kata Bambang, adalah Hong Kong. Pengelolaan dan pengembangan MRT di Hong Kong bisa dibiayai oleh kegiatan MRT sendiri dengan cara menggandeng para pemilik properti di seputar rel melalui konsep transit oriented development (TOD). 

Setiap stasiun MRT di Hong Kong, tidak hanya mengakomodir pusat perbelanjaan, tapi juga dibangun properti seperti perumahan, baik perumahan kelas menengah, kelas atas, maupun bentuk-bentuk properti seperti perumahan murah low yang bisa mendatangkan pemasukan. Dari pemasukan itulah MRT Hong Kong membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. 

"Bahkan laporan akhir yang saya dengar, mereka mendapatkan untung dan levelnya sudah triliunan rupiah," ujar Bambang.