Senin , 20 March 2017, 19:32 WIB

Pemerintah Minta Masyarakat Kendeng Tunggu Hasil KLHS

Rep: Debbie Sutrisno‎/ Red: Angga Indrawan
Republika/ Wihdan
Teten Masduki
Teten Masduki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah untuk sementara waktu akan menunda proyek penambangan milik PT Semen Indonesia yang ada di Rembang, Jawa Timur. Penundaan ini dilakukan karena pemerintah sedang menunggu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan kementerian lingkungan hidup dan kehutaan (KLHK) bersama sejumlah ahli.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan, pagi ini pihaknya telah bertemu dengan perwakilan dari PT Semen Indonesia dan Kementerian BUMN‎ guna merespon keinginan masyarakat yang menolak adanya pabrik semen di kawasan mereka. Hasilnya, Semen Indonesia bersedia untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan.

"Ini memang sudah mulai dihentikan," kata Teten di kantornya, Senin (20/3).

‎Selain itu, sebagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat,  Semen Indonesia juga bakal memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat alat berat. Bahkan peresmian pabrik yang rencananya bakal dihadiri oleh Presiden juga akan ditunda.

‎Teten menjelaskan, sebenarnya pemerintah tengah menunggu KLHS yang sudah dilakukan. Rencananya kajian ini bakal rampung akhir Maret. Setelah ada kajian ini, pihak dari Semen Indonesia, Kementerian BUMN, dan KLHK, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menindaklanjuti apakah proyek ini akan kembali berjalan atau memang dihentikan seluruhnya.

Dengan kajian yang sedang ‎dilakukan oleh KLHK dan Tim Independen, pemerintah meminta agar petani yang melakukan aksi menyemen kaki mereka bisa menghentikan aksinya. Terlebih kajian ini tidak bisa selesai satu atau dua hari. Pemerintah harus meninjau dari berbagai aspek.

"Lain halnya kalau ini persoalan yang baru, ini kan pabriknya sudah dibangun, dan kesepakatan yang dulu dengan Presiden adalah yang akan ada kajiannya ini sudah dilakukan," paparnya.

Menurut Teten, sejauh ini Presiden tetap bersikukuh dengan hasil pertemuan pada Agustus 2016. Semua belum ada perubahan karena memang masih menanti hasil dari KLHS.

Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang menuturkan, ‎pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Untuk daerah pertama yang nantinya akan keluar dari KLHS adalah daerah cekungan air tanah (CAT) Watu Putih yang berada di Rembang, kawasan pabrik Semen Indonesia. Studi KLHS yang kedua barulah daerah Kendeng yang saat ini dipersoalkan oleh para petani.

KLHK memprediksi kajian ini bakal selesai akhir Maret, dan pada minggu ini menjadi kajian yang paling krusial. "Izin lingkungan lain ini nanti harusnya mengacu ke KLHS," paparnya.