Rabu , 17 August 2016, 16:36 WIB

Target Pembangunan Indonesia Sentris Harus Realistis

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Hiru Muhammad
Republika/Yasin Habibi
Infrastruktur
Infrastruktur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan Indonesia-sentris mendapat tanggapan positif. Namun, target yang dibuat hendaknya harus realistis.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, selama hampir dua tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pembangunan yang diharapkan belum tercapai, namun masih berproses. Ia mengapresiasi upaya awal pembangunan infrastruktur yang tak lagi berpusat di Jawa tapi di beberapa daerah yang sebelumnya belum terjamah. Infrastruktur itu bahkan untuk wisata dan industri. "Kalau pembangunan yang Indonesia-sentris, memang sudah seharusnya," kata Fithra ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (16/8).

Sebab selama ini bila bicara peluang bisnis, memang di Jawa karena infrastrukturnya mendukung. Kalau itu sudah ada di luar Jawa, peluang bisnis juga akan terbuka di sana. Sejauh ini pembangunan yang Indonesia sentris yang dilakukan pemerintah sudah ada pada arah benar. Tapi, target ada yang tidak realistis seperti gagasan listrik 35 ribu megawatt.  "Listrik 35 ribu megawatt kalau targetnya sampai 2019, tidak tercapai," katanya. 

Fithra juga menyebutkan pengoperasian beberapa sarana seperti tol Brebes dan Terminal Tiga Bandara Soekarno Hatta terkesan dipaksakan padahal belum siap. Dalam hal ini pemerintah harus cermat jangan sampai usaha yang ada dibebani proyek yang banyak cacat dan tidak kredibel.

Untuk infrastruktur kemaritiman, meski sudah ada beberapa ground breaking, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pembebasan lahan masih jadi isu untuk investor. Begitu pula jumlah kapal. Dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari Indonesia, Singapura memiliki 90 ribu kapal, sementara Indonesia hanya 16 ribu kapal. Maka selain interkoneksi, pemerintah juga harus memikirkan alat transportasinya sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang.

Fithra mengaku pesimistis soal penunjukkan Badan Layanan Umum Manajemen Aset Negara untuk pembebasan lahan. Karena akan ada biaya lagi. Selama ini pun, tim adhoc yang dibentuk cenderung tidak menghasilkan. Ia menilai pemerintah harusnya mengoptimalkan saja lembaga yang ada.

Dalam pidato kenegaraan peringatan HUT RI ke 71 di Gedung Parlemen, Presiden Joko Widodo kembali menekankan fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah yang tidak lagi Jawa-sentris tapi Indonesia sentris yang merata dan untuk semua. Dalam pidatonya, Jokowi menguraikan program-program pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM, serta deregulasi dan debirokratisasi.