Rabu , 03 August 2016, 23:37 WIB

Darmin: Penerimaan Negara tak Sesuai Perkiraan

Red: Esthi Maharani
Republika/ Wihdan
(dari kiri) Menko Prekonomian Darmin Nasution, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara pengarahan Presiden kepada pejabat eselon I, II dan II Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7). (Republika/W
(dari kiri) Menko Prekonomian Darmin Nasution, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara pengarahan Presiden kepada pejabat eselon I, II dan II Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7). (Republika/W

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerimaan negara hingga akhir tahun tidak akan sesuai perkiraan sehingga harus dilakukan sejumlah penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

"Tadi sudah dijelaskan sumber-sumber penerimaan yang akan shortfall," kata Darmin menyikapi hasil rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (3/8).

Darmin mengatakan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor perdagangan akan mengalami penurunan dan akan terkena revisi karena kinerja ekspor dan impor nasional belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

"Volume ekspor maupun harganya masih turun terus, walaupun dalam sebulan dua bulan terakhir sudah membaik. Kalau itu turun, PPh akan turun," katanya.

Selain itu, kata Darmin, penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan terganggu karena tingginya permintaan restitusi, terutama menjelang implementasi kebijakan amnesti pajak.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dipastikan akan mengalami sejumlah pemotongan belanja untuk mengatasi kemungkinan terjadi pelebaran defisit anggaran lebih tinggi dari yang diperkenankan oleh UU yaitu sebesar tiga persen terhadap PDB.

Darmin memastikan pemotongan belanja lebih lanjut tidak akan dilakukan untuk program prioritas seperti bantuan sosial dan belanja yang terkait dengan rencana pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

"Itu pasti bukan program prioritas, program penting yang menyangkut prioritas untuk bansos dan pemerataan tidak akan diubah. Yang direview adalah perjalanan dinas, dan pengeluaran yang tidak terlalu penting," katanya.

Sumber : antara