REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk melikuidasi Satlak Prima menjadi kenyataan. Salah satu tujuan dari pembubaran Satlak Prima adalah untuk memangkas birokrasi pencairan dana. Ke depan, pemerintah langsung memberikan dana ke pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor).
Salah satu pengurus cabor menyambut baik keputusan itu. Ketua umumm PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Raja Sapta Oktohari menyatakan sangat siap dengan rencana pemerintah dengan memberikan dana langsung ke PB.
"Kami bukan hanya siap mengelola dana, bahkan juga siap menagih. Dana PB ISSI hampir 11 miliar terpakai dan sampai saat ini belum balik," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (18/10).
Bagi PB, kata Okto, yang terpenting adalah kepastian. Sebab, mereka mengaku tengah berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan diri agar pada Asian Games 2018 nanti mendapatkan hasil yang terbaik.
"Kami terus melakukan persiapan. Kemarin kami baru saja mengirim atlet ke India dan Malaysia. Itu semua butuh dana yang tidak sedikit," kata dia.
Balap sepeda merupakan salah satu yang masuk dalam 23 cabor prioritas. Sehingga, target merebut medali emas di Asian Games 2018 nanti harus mendapat dukungan. Mereka membutuhkan dana untuk biaya pembelian peralatan latihan maupun pertandingan, juga untuk mengikuti berbagai uji coba dan training camp di luar negeri.
"Untuk mencetak prestasi, kita memang butuh dana besar. Sebab pembinaan itu harus berjalan secara terus menerus, tidak bisa terpotong di tengah jalan," kata dia.
Okto mengatakan persiapan menuju SEA Games 2017 lalu kurang maksimal karena terkendala dana. Atlet balap sepeda hanya berlatih di Stadion Manahan Solo. Tempat latihan ini sangat berbeda dengan arena lomba di Malaysia lalu.
Dengan waktu tersisa sekitar 10 bulan ini, PB ISSI terus melakukan persiapan, rencananya berbagai ajang internasional dan juga training camp di luar negeri akan mereka lakukan. Ini semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses yang cepat, tidak seperti saat SEA Games 2017 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
