Selasa , 17 Maret 2015, 18:53 WIB

Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Pada UKM

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Raisan Al Farisi/Republika
Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), Supri (30) menyerut papan pintu yang akan dijual di rumah produksi miliknya kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meminta agar para pelaku UKM mening
Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), Supri (30) menyerut papan pintu yang akan dijual di rumah produksi miliknya kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meminta agar para pelaku UKM mening

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengatakan, untuk mendongkrak pendapatan di dalam negeri pemerintah perlu menguatkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Apabila UKM diperkuat dan diberikan keberpihakan, maka dapat menjadi penyangga ekonomi di dalam negeri.

"Mestinya kita bisa belajar dari Cina, mereka memberikan keberpihakan kepada UKM sehingga sekarang perekonomian mereka menjadi kuat," ujar Sapta kepada Republika, Selasa (17/3).

Sapta mengatakan, enam paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tepat. Kebijakan tersebut hendaknya bukan hanya dibuat saja, namun juga harus diikuti dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada UKM. Sapta menjelaskan, pelaku usaha di dalam negeri membutuhkan stabilitas harga sehingga fundamental ekonomi harus diperkuat.

Sedangkan pelemahan rupiah menjadi dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, momentum ini sangat bagus bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor.

Namun, bagi importir justru akan memberatkan. Apalagi sebagian besar bahan baku di Indonesia masih impor. "Kebijakan ini merupakan aksi dari pemerintah untuk intervensi ekonomi, karena biar bagaimanapun kita gak bisa terbuai dengan keadaan," kata Sapta.