REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tak plin plan soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Rizaldi menilai, pemerintah harus segera menentukan apakah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi atau tetap menggunakan skema pembatasan untuk menekan konsumsi masyarakat.
Pemerintah tak bisa membiarkan kedua solusi ini menjadi blur. "Jadi solusinya sebenarnya sudah jelas. Tapi kalau nanti kebijakannya plin plan, ya mau naikkan harga terus bilang mau IT pula, ini malah pemborosan APBN tak karuan," tegasnya pada ROL, Senin (18/3).
Meski demikian, kalau ingin menaikkan BBM bersubsidi, pemerintah tetap perlu mendifinisikan dahulu siapa penerima BBM bersubsidi. Pemerintah harus menjabarkan apakah penerima BBM bersubsidi adalah seluruh masyarakat atau penggunanya sesuai Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, hanya kelompok tak mampu.
"Kalau seluruhnya, jelas pilihannya adalah menaikkan harga, dengan risiko ada bagian masyarakat yang makin miskin karena kenaikan harga transportasi dan tambahan inflasi satu persen," jelasnya. Namun bila hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja, pemerintah wajib menerapkan distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi.
Ia pun menilai kebijakan harus dikaji secara akademis dengan melihat pada realita yang terjadi di negara lain saat kebaikan BBM bersubsidi dilakukan. Sehingga kebijakan yang diambil nanti tak reaksional dan hanya menjadi respon jangka pendek semata.
