REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengambilan sebuah kebijakan strategis dalam pemerintahan memiliki dampak positif maupun negatif. Begitupula menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Latif Adam mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada masyarakat ekonomi bawah.
"Ada dampak inflasi," tutur Latif saat dihubungi Republika, Senin (18/3).
Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi kembali menyeruak akhir-akhir ini. Bermula dari keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi ulang kebijakan terkait subsidi BBM.
Besarnya subsidi anggaran untuk energi yang diprediksi akan menyentuh Rp 300 triliun, dirasa Presiden menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, Latif menilai pemerintah harus meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Latif kemudian menyarankan, agar jatah beras untuk rumah tangga miskin (raskin) ditambah.
Dengan alokasi raskin 15 kg untuk setiap keluarga miskin, jumlah ini dinilai tidak mencukupi bagi keluarga dengan empat orang anggota keluarga.
Terlebih konsumsi beras masyarakat Indonesia saat ini telah mencapai 139 kg per kapita. Sehingga jatah 15 kg hanya mencukupi 30 persen konsumsi keluarga tersebut selama sebulan. Sedangkan sisanya sebanyak 70 persen harus dibeli dengan harga yang normal.
"Ini hal-hal yang bisa diantisipasi dari sekarang jika nantinya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Latif.
