REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan SBY disarankan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini.
Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pemerintah perlu menaikkan harga BBM untuk mencegah irasionalitas beban subsidi.
''Irasionalitas beban subsidi BBM telah merampas alokasi belanja negara untuk pembangunan sektor lain,'' ujar
Dahnil kepada Republika Online, Jumat (15/3).
Diakuinya, dalam jangka pendek kenaikkan harga BBM bisa mendongkrak angka inflasi. ''Tetapi, jangan lupa kompleksitas permasalahan ekonomi Indonesia sangat tinggi akibat salah urus sejak awal,'' tutur Dahnil.
Ia mengungkapkan, masalah ekonomi Indonesia ibarat "menutup lubang tikus, tetapi tidak menangkap tikusnya, karena lubang akan tetap muncul ditempat lain".
Menurut dia, harga BBM subsidi yang paling rasional sekitar Rp 6.000 per liter. Dahnil menegaskan, agar kenaikan harga BBM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, pengurangan subsidi harss dibarengi dengan langkah fundamental memperbaiki efisiensi dan efektifitas serta pengurangan kebocoran APBN akibat korupsi.
''Tanpa diikuti perbaikan kinerja fiskal, terutama alokasi yang efisien dan efektif serta pengurangan kebocoran, manfaat pengurangan subsidi tetap tidak akan dirasakan oleh masyarakat kecil,'' paparnya.
Dahnil juga mengusulkan perlunya perbaikan kebijakan energi, terutama seperti pengalihan penggunaan energi minyak bumi kepada gas. Pemerintah juga diingatkan untuk menjaga kedaulatan tata kelola energi dalam negeri.
Menurut dia, jika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM maka harus disertai dengan pengumuman kebijakan fundamental, dengan langkah-langkah konkret melalui instruksi presiden dengan supervisi yang ketat.
''Saya yakin ini akan menjadi warisan hebat SBY untuk anak cucu terkait dengan tata kelola energi di masa depan.''
Berita Lainnya
