REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah merumuskan kembali kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Rencananya perumusan tersebut harus selesai dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jumlah subsidi energi sudah sangat besar. Tahun ini saja besarannya mencapai Rp 300 triliun hanya untuk BBM dan listrik. Kalau hal tersebut dibiarkan tanpa upaya menguranginya, ia khawatir akan berdampak buruk bagi APBN dan perekonomian nasional.
“Solusi apa yang tepat agar subsidi terkendali, fiscal sehat dan tidak ada dampak buruk,” katanya saat memberikan keterangan pers di damping KEN dan Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Rabu (13/3).
Ia mengatakan subsidi tidak boleh melampaui kepatutannya. Tetapi persoalan BBM tidak sesederhana menghapuskan subsidi karena implikasinya stabilitas harga dan inflasi. “Kita tengah merumuskan subsidi tepat sasaran. Dengan kebijakan yang lebih tepat. Masih kita matangkan dalam satu hingga dua minggu ini,” katanya.
Menurutnya, pemerintah sudah tahu plus minum untuk kebijakan BBM. Kalau memilih menaikan harga BBM, dampaknya pun sudah diketahui. Tetapi, hal yang paling penting subsidi untuk sector tersebut bisa dikurangi.
“Perlu ada cara-cara praktis untuk kurangi volume minyak. Ada sejumlah pilihan tetapi itu belum tepat saya sampaikan sekarang. Ada banyak pilihan yang menurut kami realistis dan bisa dijalankan serta perlu sosialisasi,” katanya.
Berita Lainnya
