REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Alasan utama, pemerintah ingin mengoptimalkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi serta mendorong konversi BBM ke gas.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai kebijakan tersebut dari tinjauan ekonomi tidaklah memungkinkan. "Karena diskriminasi harga antara harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi," tutur Enny saat dihubungi Republika, Senin (4/3).
Ia skeptis target penghematan pemerintah 1,3 juta kilo liter dari kuota 46 juta kiloliter 2013 dapat tercapai. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan satui jurus lewat Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 yang mengatur pembatasan penggunaan BBM jenis tertentu pada kendaraan dinas hingga kendaraan di sektor perkebunan maupun pertambangan.
Sementara dari sisi konversi BBM ke gas, Enny menilai pemerintah terlalu banyak melontarkan program-program maupun rencana, namun tanpa aksi konkret untuk mewujudkan.
Kemudian ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Anthonius Tony Prasetiantono menyatakan jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, akan terjadi moral hazard terhadap konsumen. Terlebih, sistem kuota yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah tidak efektif.
"Karena konsumen akan terus menaikkan tuntutan terhadap BBM bersubsidi dan keengganan membeli BBM nonsubsidi," kata Tony. Tony menambahkan, realisasi anggaran untuk subsidi pada 2013 akan melebihi pagu Rp 193,8 triliun sehingga beban terhadap anggaran terlalu besar. "Ini juga mengancam keberlanjutan fiskal."
