REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mengupayakan agar inflasi pada 2013 tetap berada di titik yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu 4,9 persen. "Itu harus diupayakan dulu," tutur Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,Bambang PS Brodjonegoro, kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Senin (4/3).
Bambang mengharapkan agar sepuluh bulan ke depan, terjadi inflasi yang rendah atau bahkan deflasi pada bulan-bulan tertentu.
Untuk merealisasikan itu, Bambang menyebut perlu memastikan pasokan bahan pangan pokok dalam negeri terjamin. Syarat itu penting karena selama ini produksi dalam negeri belum memenuhi standar kebutuhan dalam sehingga harga selalu mengalami lonjakan.
Kondisi ini, imbuhnya, sangat menyulitkan mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rentan terhadap inflasi. "Jadi, ini harus diperhatikan," kata Bambang.
Ia mengatakan seluruh aspek pemicu inflansi kini berada dalam kendali dan pengawasan Kementerian Pertanian (produksi dalam negeri) dan Kementerian Perdagangan (ketersediaan dalam negeri). Kesesuaian langkah dari kedua kementerian mutlak dibutuhkan. "Karena ujung-ujungnya adalah harga."
Sebagai catatan, inflasi tahun ini hingga Februari 2013 telah mencapai 1,78 persen. Rinciannya inflasi untuk Januari senilai 1,03 persen sementara inflasi untuk Februari tercatat 0,75 persen. Sementara target inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2013 mencapai 4,9 persen. Sebagai gambaran, realisasi inflasi pada APBN-P 2012 mencapai 4,3 persen dari target 5,3 persen.
Berita Lainnya
