REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2013 yang dipatok dikisaran 6,6 hingga 6,8 persen yang telah ditetapkan akan ditinjau ulang pemerintah.
Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai pemerintah bakal meninjau ulang target pertumbuhan bukan sekadar alasan eksternal, yakni gagalnya pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan defisit anggaran pada 2013. Akibat kegagalan itu, AS memangkas pertumbuhan ekonominya sampai 50 persen.
''Tapi menurut saya, faktor internal seperti inflasi yang tinggi pada tahun ini serta faktor tahun politik 2013 dan 2014,'' ujar Dahnil kepada Republika Online, Senin (4/3).
Menurut dia, faktor tahun politik 2013 dan 2014 akan banyak mempengaruhi realisasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 demikian pula 2014 nanti. ''Memang pasar telah terbiasa dengan dinamika politik di Indonesia khususnya pasar modal dan pasar uang, tetapi tidak demikian dengan pasar ekonomi riil.''
Dahnil memaparkan, investor masih menunggu kepastian perbaikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan infrastruktur dan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan perizinan di daerah.
''Tahun politik juga menyebabkan realisasi anggaran di seluruh kementerian akan terganggu apalagi denga kasus-kasus korupsi yang masih menjadi isu politik di tahun politik jelang Pemilu 2014 nanti,'' paparnya.
Sehingga, kata dia, dapat dipastikan kinerja pemerintah merealisasikan APBN dalam bentuk program-program pembangunan pasti akan terganggu. Sehingga pecapaian target pertumbuhan ekonomi 2013 pasti sangat berat.
''Saya lihat menteri keuangan menyadari hal ini, namun tidak mungkin mengungkapkannya ke publik berkaitan argumentasi tahun politik yang menghambat kinerja pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2013 sesuai target,'' ungkapnya.
