REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dinilai tidak akan optimal. Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi menyatakan kuota subsidi BBM akan tetap melampaui pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 selama pengawasan belum maksimal.
Menurut Achsanul, selama pemerintah belum memutuskan untuk menertibkan distribusi dan menerapkan sistem subsidi yang berkeadilan, maka bobolnya kuota subsidi BBM akan terjadi. "Kebocoran pasti akan ada terus," tutur Achsanul kepada ROL melalui pesan singkatnya, Jum'at (15/2).
Termasuk di dalamnya adalah BBM subsidi yang digunakan oleh orang mampu. Sebagai gambaran, dalam APBN 2013, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 46,01 juta kiloliter (KL) atau sekitar Rp 193,8 triliun.
Dalam APBN-P 2012, realisasi subsidi mencapai 45,2 juta KL atau sekitar Rp 211,8 triliun. Angka ini menyentuh 154,2 persen terhadap pagu 40 juta KL atau Rp 137,3 triliun. Lebih lanjut, Achsanul menyatakan kebocoran BBM subsidi akan terus terjadi mengingat selisih harga dibandingkan BBM nonsubsidi mencapai dua kali lipat. "Sudah berapa banyak aparat Bea dan Cukai menangkap minyak kita yang akan diselundupkan keluar?," kata politisi Partai Demokrat ini.
Terkait upaya pengendalian yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 tentang Pembatasan Penggunaan BBM Jenis Tertentu, Achsanul meragukan efektivitasnya. "Tetap tidak akan jalan selama pengawasannya tidak ada," kata dia.
