REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU--Pekerja migas Indonesia mendukung sepenuhnya PT Pertamina sebagai pemegang kedaulatan migas di Tanah Air. Posisi itu dinilai penting dalam rangka membangun ketahanan nasional.
"Kami mendukung penuh bila Pertamina sebagai pemegang kedaulatan migas," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra, dihubungi dari Pekanbaru, Rabu (21/11).
Dia mengatakan bahwa penyerahan pengelolaan Migas kepada Pertamina sudah menjadi tekad para pekerja migas sejak lama demi untuk ketahanan nasional. Tekad itu ditandai dengan adanya Petisi Plaju dan Deklarasi Balikpapan yang ditandatangani oleh perwakilan pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perusahaan asing dan Nasional.
KSPMI mencibir sekaligus meluruskan pernyataan banyak pihak bahwa Pertamina sebelum adanya UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas adalah sebagai regulator dan operator.
Sejatinya Pertamina, imbuhnya, tidak pernah menjadi regulator karena semua aturan strategis berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden KSPMI itu mengatakan, regulasi tentang pengelolaan Kontrak Production Sharing (KPS) ketika itu hanya untuk aturan operasional saja.
Menurut dia pengelolaan migas bisa diserahkan ke Pertamina dan perusahaan asing atau nasional lainnya yang menjadi mitra Pertamina untuk mengelola bagian pekerjaan tertentu dalam "supply chain" migas. Sementara regulator tetap di tangan Kementerian ESDM.
"Walau begitu, kedaulatan migas itu sangat penting demi ketahanan nasional," ujar Faisal.
