Perizinan Industri Masih Dihantui 'Biaya Siluman'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi buruh internasional (ILO) merilis survei Januari 2012 yang menyatakan korupsi masih menjadi penghambat utama bisnis. Banyaknya ‘biaya siluman’ semacam uang pelicin konon menjadi faktor yang menggerogoti bidang usaha.

Pelaku industri pertekstilan, Ade Sudrajat mengungkapkan masalah perizinan usaha di dunia ini memang tidak ada yang gratis. Namun, ia mengatakan semua kembali kepada masing-masing daerah yang menjadi lokasi bisnis.

“Semua tergantung pimpinan daerahnya pro industri atau tidak,” ujar Ade saat dihubungi Republika, Kamis (9/2). Menurut dia, jika dibandingkan dengan upah buruh, ‘biaya siluman’ yang digunakan untuk memperlancar izin usaha tidaklah seberapa.

Apa yang seharusnya tidak memakai uang namun dalam pelaksanaannya memakai uang, semua dilakukan untuk mempercepat bisnis. “Padahal pemerintah seharusnya memberikan pelayanan,” ujar dia.

Di era otonomi daerah, ia mengatakan semua izin usaha tergantung kepala daerah masing-masing. Ia mengungkapkan ‘biaya siluman’ yang ada memang digunakan untuk mempercepat bisnis. Ia mengibaratkan itu seperti layaknya kereta. Jika kelas ekonomi, maka cenderung lebih lama. Kelas bisnis, pasti lebih cepat. “Tapi kalau selisih ekonomi dan bisnis terlalu jauh ya mending cari tempat lain. Cari pimpinan daerah yang proindustri,” kata dia.

Biaya buruh, menurut dia tergantung industri masing-masing. Jika industri besar, sudah pasti membutuhkan biaya yang besar untuk upah buruh. Namun, itu sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku bisnis.