Rabu , 11 October 2017, 04:09 WIB

Seskab Bantah BUMN Kuasai Proyek Infrastruktur

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Budi Raharjo
Republika/ Wihdan
Pramono Anung
Pramono Anung

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah BUMN terlalu dominan dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur. Menurut dia, BUMN hanya mengerjakan sebagian kecil dari seluruh proyek yang tengah gencar digarap oleh pemerintah.

"Apa yang dikerjakan oleh BUMN kan bagian kecil. Dan sekarang ini kalau kita lihat 2-3 kali terakhir yang diresmikan oleh Presiden misalnya di tol Bawen, tol Mojokerto, Jombang-Kertosono, itukan oleh Astra, jelas Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10).

Dengan demikian, lanjut Pramono, perusahaan swasta seharusnya tak merasa hanya memperoleh porsi yang lebih kecil daripada BUMN dalam menggarap infrastruktur di Indonesia. Porsi perusahaan swasta, kata dia, justru lebih besar daripada BUMN.

"Nggak ada lagi alasan (perusahaan) swasta merasa bahwa tidak diberi porsi karena porsi swasta jauh lebih besar daripada BUMN," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, di era kompetisi ini sudah seharusnya seluruh pihak bersaing dan bekerja lebih baik. Dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik, tentu akan mendapatkan peluang dalam mengerjakan proyek pembangunan nasional.

"Ya sekarang inikan sudah menjadi era kompetisi ya. Siapapun yang bisa bekerja lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, ya monggo. Jadi tidak perlu ini harus BUMN ini harus swasta. Siapa yang bisa bekerja lebih cepat, lebih baik kualitas, lebih ini ya monggo saja," ujar Pramono.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut BUMN terlalu mendominasi perekonomian Indonesia sehingga dinilai cenderung monopolistik. Pengurus KADIN Bidang BUMN Krisnaraga Syarfuan mengatakan, BUMN seharusnya menggandeng swasta dalam mengerjakan proyek pembangunan nasional.

Menurut dia, kemitraan antara BUMN dan swasta perlu ditingkatkan. Ia juga menyarankan agar BUMN lebih fokus pada proyek infrastruktur prioritas, tak perlu merambah ke bidang-bidang usaha kecil yang dapat dikerjakan oleh swasta dan UMKM.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya juga menanggapi keluhan Kadin. Ia pun telah memerintahkan BUMN untuk merampingkan anak usaha yang jumlahnya kini hampir 800 perusahaan. Menurut Jokowi, perampingan anak usaha BUMN diperlukan sebagai langkah efisiensi serta memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta.

Berita Terkait